Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Lapas
Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Suami Inneke Koesherawati Kena OTT KPK
2018-07-22 08:00:39

Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.(Foto: Istimewa)
BANDUNG, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husen, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lapas yang terletak di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/7) sekitar pukul 00.30 WIB.

Selain mengamankan Wahid Husen, Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, KPK ternyata juga mengamankan Napi Kasus Korupsi Fahmi Darmawansyah.

Diketahui, Fahmi merupakan suami dari artis Inneke Koesherawati yang juga Direktur Utama PT Merial Esa.

Fahmi mendekam di Lapas Sukamiskin setelah divonis 2 tahun 8 bulan dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia terbukti memberikan suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Pemberian uang itu dimaksudkan agar perusahaan Fahmi, PT Melati Technofo Indonesia mendapat proyek di Bakamla tahun anggaran 2016.

Sementara, artis Inneke Koesherawati turut diamankan dalam operasi tangkap tangan terkait kasus suap pemberian fasilitas di Lapas Sukamisin Bandung, Jawa Barat.

"Sebenarnya kami 'ambil' karena kami curigai dia mengetahui, dia 'diambil' dari rumahnya. Sedangkan suaminya 'diambil' di Lapas, maka kami dapatkan akses, dapat gambar," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7) malam.

Suami Inneke adalah Fahmi Darmawansyah yang merupakan terpidana korupsi dan telah menghuni salah satu sel di Lapas Sukamiskin. Inneke diamankan dari kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/7) dini hari dan kemudian membawa yang bersangkutan ke gedung KPK.

"Penyidik dan penyelidik KPK mencurigai dia mengetahui sebagian dari informasi yang ada, maka dia dimintai keterangan," ucap Syarif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan Wahid Husen Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan Hendry Saputra asisten Kalapas Sukamiskin sebagai penerima suap.

Sedangkan Fahmi Darmawansyah narapidana kasus korupsi proyek satelit pematau Bakamla, dan Andri Rahmat narapidana kasus pidana umum/ tahanan pendamping Fahmi, sebagai tersangka pemberi suap.

Penetapan status hukum itu diumumkan Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif Wakil Ketua KPK, Sabtu (21/7) malam hari ini, sesudah menemukan cukup bukti dan gelar perkara.

Laode menjelaskan, awalnya KPK mendapat informasi dari masyarakat adanya penyimpangan di dalam Lapas Sukamiskin seperti jual beli kamar, izin keluar lapas, jam besuk lebih lama, kepemilikan fasilitas seperti ponsel, AC, TV dan kulkas di dalam sel.

Dari OTT itu, Tim KPK menemukan sejumlah bukti berupa dua unit mobil, Mitsubishi Triton Exceed warna hitam, dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam.


Kemudian, uang yang totalnya Rp279 juta, 1.410 Dollar AS, catatan-catatan penerimaan uang, serta dokumen pembelian dan pengiriman mobil.

Uang dan dua unit mobil dari narapidana yang juga suami dari Inneke Koesherawati itu, diduga mahar untuk mendapatkan fasilitas di dalam sel, dan kemudahan untuk keluar masuk lapas.

Untuk memuluskan transaksi suap itu, Andri Rahmat dan Hendry Saputra berperan sebagai perantara.

"Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu WH dan HS sebagai penerima suap, serta FD dan AR selaku pemberi," ujar Saut Situmorang.

Atas perbuatannya, Wahid dan Hendry disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Fahmi dan Andri selaku tersangka pemberi suap, terancam jerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(rid/iss)

Share : |

 
Berita Terkait Lapas
10 Hari Pasca Gempa Tsunami, Lapas Rutan Masih Proses Pemulihan Fasilitas Layanan
BNN dan Ditjen PAS Komit Bangun Sistem Keterbukaan Lapas
Ketua DPR Minta Dirjen PAS Tanggung Jawab Kericuhan Lapas
Lapas Kelas IIA Metro Gelar Sertijab dan Pisah Sambut Kalapas
Ditjenpas Rintis Standar Perlakuan Khusus Bagi Tahanan 'The Jakarta Rules'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]