Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
BUMD
Kajati DKI Jakarta Tangkap dan Penjarakan Mantan Pejabat Grand Cempaka Resort
2021-09-23 03:22:15

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Febrie Ardiansyah ( Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Febrie Ardiansyah bergerak cepat dan bertindak tegas, dengan menangkap dan memenjarakan 3 orang mantan pejabat Grand Cempaka Resort dan Convention Hotel, Unit Usaha PT. Jakarta Tourisindo, Perusahaan milik BUMD Pemprov DKI Jakarta.

Dibawah komando Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Febrie Ardiansyah, ketiga tersangka ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung, selama 20 hari ke depan untuk proses lebih lanjut.

"Ketiga tersangka yang kami tahan yakni mantan Credit Manager, Irfan Sudrajat SE, mantan General Manager Riza Iskandar dan mantan Chief Accounting, Suyanto," ujarnya dalam siaran persnya yang diterima pewarta BeritaHUKUM.com di Jakarta pada, Selasa (21/9).

Menurut Febrie ketiga tersangka diduga melakukan penyalahgunaan keuangan yang berasal dari pembayaran jasa perhotelan dari 60 Kementerian/Lembaga/Pemda DKI Jakarta pada Grand Cempaka Resort & Convention Hotel, yakni unit usaha PT. Jakarta Tourisindo, Perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta periode Januari 2014 sampai Juni 2015.

Pasalnya, imbuh Mantan Direktur penyidikan (Dirdik) Kejaksaan Agung ini, seharusnya uang pembayaran tersebut seluruhnya disetor ke BUMD Jakarta Tourisondo. Namun, terjadi selisih uang yang tidak disetorkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Tersangka.

"Akibat dari pada perbuatan para Tersangka, menyebabkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp.5.194.790.618," imbuhnya

Akibat dari pada perbuatan para Tersangka disangka ini, kata Febrie mereka diancam Pidana dengan Pasal 2 ayat (1) , Pasal 3 atau Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tandasnya.(bh/ams)


 
Berita Terkait BUMD
 
• Terkait Korupsi Perusda BKS Kaltim, Rusmadi Wongso Diperiksa Kejati Kaltim
 
• Mantan Bupati PPU AGM Kembali Tersandung Kasus Korupsi, KPK Menjadikan Tersangka
 
• Kajati DKI Jakarta Tangkap dan Penjarakan Mantan Pejabat Grand Cempaka Resort
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]