Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
BPJS
Kajari Gunung Mas Bersama Tim BPJS Sosialisasi JKN dan KIS
2019-09-12 22:22:55

Kejari Gunung Mas bersama tim BPJS saat sosialisasi di Palangka Raya.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Palangka Raya. Mereka melakukan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan khususnya usaha mikro di wilayah Kabupaten Gumas.

"Setiap badan usaha wajib mendaftarkan karyawannya kedalam asuransi BPJS Kesehatan. Jika belum terdaftar, tentu mereka akan kesulitan untuk membayar biaya kesehatan. Biayanya pasti mahal jika ditanggung sendiri dan tentu akan mengurangi produktivitas karyawan," ujar Kajari Gunung Mas, Koswara, dalam siaran persnya, Kamis (12/9).

Menurut mantan Kasi Penku Kajati Jabar tersebut baru 73 persen masyarakat di Kabupaten Gunung Mas yang ikut atau terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan unit usaha mikro yang mengikutsertakan karyawannya ke dalam asuransi BPJS Kesehatan baru sekitar 33 persen atau 94 perusahaan dari 284 perusahaan yang ada.

"Setiap pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, menengah dan kecil wajib mendaftarkan karyawannya kedalam kepesertaan jaminan BPJS Kesehatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan," ucapnya.

Selain itu, menurut Koswara ada aturam sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk karyawan. Apabila pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS Kesehatan, akan dikenakan sanksi administrarif berupa, teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

"Akan ada sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan tentang pembayaran dan penyetoran iuran jaminan sosial, yaitu dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar," ungkapnya.

Koswara berharap, jangan sampai ada pemilik atau pemimpin perusahaan yang terkena sanksi sebagai akibat tidak mendaftarkan karyawannya ke asuransi BPJS Kesehatan, baik alasan kemanusiaan, produktivitas maupun sanksi administratasi dan pidana, pungkasnya.(bh/ams)


Share : |

 
Berita Terkait BPJS
Kajari Gunung Mas Bersama Tim BPJS Sosialisasi JKN dan KIS
Menaikkan Iuran BPJS Melawan Logika Sosial
Defisit BPJS Kesehatan Harus Dicarikan Solusi
Duuh, Jokowi Urus BPJS Nyerah tapi Mau Pindahin Ibu Kota
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]