JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan terhadap Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Morowali kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin (7/1) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor 98/PHPU.D-X/2012 (Pemohon H Ahmad M Ali-Jakin Tumakaka sebagai Pasangan No. Urut 4) dan 99/PHPU.D-X/2012 (Pemohon H Chaeruddin Zen-Delis J Hehi sebagai Pasangan No. Urut 5) ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dan Harjono.
Dalam sidang beragendakan mendengar jawaban Termohon, Pihak Terkait serta Keterangan Saksi, KPU Kabupaten Morowali selaku Termohon membantah semua dalil yang diungkapkan Pemohon. Termohon, lanjutnya yang diwakili oleh Hartawan Supu, tidak sependapat dengan dalil perubahan anggaran yang didalilkan Pemohon melanggar UU tersebut dengan Pemohon. “Politik anggaran yang diungkapkan Pemohon pada prinsispnya tidak melanggar UU. Perubahan jadwal tahapan dilakukan untuk menyempurnakan surat keputusan KPU Kabupaten Morowali dan bukan perbuatan melawan hukum,” paparnya.
Kemudian dalil mengenai anggota KPPS dan TPS yang sebagian besar berasal dari pegawai negeri sipil, Hartawan membantahnya. Menurut Hartawan, sesuai surat Peraturan KPU bahwa tidak ada larangan bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota KPPS maupun TPS. Kemudian Hartawan pun membantah mengenai adanya pelanggaran dalam pemutakhiran data. “Termohon tidak melakukan pemutakhiran data dan melakukan bimbingan teknis secara terbuka sesuai peraturan perundang-undangan. Termohon sudah melakukan dengan sebaik mungkin sesuai daya dan upaya, namun terbentur oleh keterbatasan dana,” ujarnya.
Sementara itu, Pasangan incumbent Anwar Hafid-SU Marunduh sebagai Pihak Terkait yang diwakili oleh kuasa hukumnya Jamaludin Rustam, mengungkapkan permohonan Pemohon salah dalam menentukan objek permohonan (error in objecto) menyimpang dari PMK No. 15/2008. Dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon, sambung Jamaludin, hanya bersifat asumsi-asumsi belaka. “Permohonan error in objecto atau kabur, karena dalil money politic serta mobilisasi PNS yang diungkapkan Pemohon merupakan kewenangan dari Panwaslu,” jelasnya.
KPU Pusat yang diwakili oleh Juri Ardiantoro, terkait Pemilukada Morowali, telah melakukan pengawasan. KPU Pusat, aku Juri, melakukan supervisi terhadap keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan pasangan calon yang dinyatakan tidak lulus tes kesehatan. “Tindakan KPU Kabupaten Morowali terhadap hal itu tidak dapat dibenarkan. Kemudian pengambilalihan tugas KPU Kabupaten Morowali oleh KPU Provinsi, itu juga merupakan supervisi dari kami. Oleh karena tugas KPU Kabupaten Morowali sudah diambil alih oleh KPU Provinsi maka tidak dibenarkan jika ada anggota KPU Kabupaten Morowali tetap menjalankan tugasnya. Seluruh anggota KPU Kabupaten Morowali telah diberhentikan pada 24 Desember 2012,” urainya.
Dalam sidang tersebut, juga dihadirkan beberapa orang saksi yang menerangkan mengenai politik anggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya money politic. Misalnya saja, salah satu saksi Pemohon, Heman Warobe selaku Komisi II DPRD Kabupaten Morowali menjelaskan mengenai anggaran raskin dalam pembahasan subsidi raskin.(la/mk/bhc/opn) |
