Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
KPU Buka Kemungkinan Pemungutan Suara Susulan Pada 668 TPS
2024-02-15 10:33:17

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari memberikan keterangan pers didampingi anggota KPU RI lainnya.(Foto: RMOL)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemungutan suara susulan akibat terjadi beberapa kendala teknis, telah diinventarisir Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), dan jumlahnya, ternyata cukup banyak.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengumumkan hal tersebut dalam jumpa pers, yang digelar di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

"Berdasarkan laporan yang kami terima, monitoring beberapa hari terakhir terutama sampai dengan hari ini pada jam 18.00 WIB, terdapat 668 TPS di lima kabupaten kota pada empat provinsi yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan," ujar dia.

Anggota KPU RI dua periode itu menyebutkan satu persatu jumlah TPS yang ada di 5 kabupaten/kota pada 4 provinsi, yang berpotensi melaksanakan pemungutan suara susulan.

"Pertama, Kabupaten Demak Jawa Tengah terdapat 108 TPS karena ada musibah banjir dan masih menggenangi 10 desa. Kedua Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 8 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan akibat kekurangan surat suara," urai Hasyim.

"Ketiga Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, 92 TPS. (Keempat) Kabupaten Puncak Jaya, 456 TPS, dan yang terakhir kelima di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 4 TPS," sambungnya.

Lebih lanjut, Hasyim menyebutkan permasalahan yang terjadi pada pencoblosan yang berlangsung hari ini, yaitu masalah distribusi logistik.

"Namun demikian permasalahan tersebut segera dilakukan langkah strategis untuk dituntaskan oleh para petugas KPPS dan PPS di tingkat desa dan kelurahan sehingga pemungutan suara dapat berjalan kembali," demikian Hasyim menambahkan.(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]