Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Wisma Atlet
KPK tak Perlu Penuhi Keinginan Nazaruddin
Friday 02 Sep 2011 17:57:16

Nazaruddin saat berada di gedung KPK (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – KPK tidak perlu menangapi permintaan tersangka M Nazaruddin untuk dipindahkan ke LP Cipinang. Ia menilai permintaan tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games M Nazaruddin tersebut tidak masuk akal, karena dapat memicu kecemburuan tersangka-tersangka lainnya.

"Tidak harus (permintaan Nazaruddin dipenuhi), kalau tersangka menuntut sesuatu, semua tersangka bisa menuntut sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi saya pikir tidak harus dan tidak perlu KPK memenuhi permintaan dari Nazaruddin," kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) Mas Achmad Santosa kepada wartawan, saat bersilaturahmi di kediaman anggota Watimpres Jimly Assidiqqie di Jakarta, Jumat (2/9).

Berdasarkan pengamatan, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok Jawa Barat tempat yang tepat untuk Nazarudin di tahan, karena rutan tersebut lebih baik dari segi keamanan, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menuruti permintaan Nazaruddin. "Karena selama ini rutan Brimob yang paling baik dari segi keamanan. Setelah (kasus) Gayus ini kan sudah diperbaiki semuannya," ucapnya.

Ia berkeyakinan, jika KPK tidak tergiring ataupun terpengaruh dengan permainan Nazaruddin, pasalnya alat bukti telah ada. "Saya yakin KPK tidak akan terpengaruh dan perkara ini tidak tinggal diam , karena ini ada alat bukti lainnya," paparnya.

Ditambahkan, dengan diseretnya Nazarudin ke Indonesia, dapat membuka tabir kejahatan lainnya, karena kasus ini menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia anggaran dan mafia pengadaan barang supaya Indonesia bisa lebih baik. “Semua harus bisa diungkap dengan tuntas,” tandasnya.(mic/bie)


 
Berita Terkait Kasus Wisma Atlet
 
Pernyataan Yulianis, Diduga Fahri Hamzah Ikut Kecipratan Uang dari Nazaruddin
 
Elza Syarief: M Nazaruddin Akan Beberkan 30 Kasus Korupsi Baru Ke KPK
 
Lengkapi Berkas Anas, KPK Garap Angie
 
Kalah Banding di Pengadilan Tinggi, KPK Berniat Banding Hingga ke MA
 
KPK Telusuri Keterlibatan Gubernur Alex Noerdin
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]