Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BANSOS
KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Friday 15 Aug 2014 11:03:25

lustrasi. Dalam Menyambut Pemilu 2014 KPK Menayangkan Benner Raksasa di Gedung KPK Jakarta yang tertulis, ' PILIH YANG JUJUR.'(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara banding tindak pidana korupsi penyimpangan dana bantuan social pemerintah Kota Bandung TA 2009 - 2010, pada hari Kamis (14/8) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka Ramlan Comel (RC) Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

"Ditahan selama 20 hari pertama terkait kepentingan penyidikan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis, (14/8).

Sebelumnya, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan RC sebagai tersangka. RC selaku Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bandung diduga bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terkait perbuatan Setya Budi Tejo Cahyono menerima pemberian atau janji terkait dengan penanganan perkara banding tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 - 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman selaku mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung dan kawan-kawan.

Atas perbuatannya, RC disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf c, atau Pasal 6 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Pengembangan Kasus ini merupakan dari tangkap tangan Setyabudi Tejocahyono mantan hakim pengadilan Tipikor Bandung, Dalam kasus ini, mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan mantan sekretaris daerah Edi Siswadi juga sudah diproses hukum oleh KPK.(kpk/bhc/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus BANSOS
Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Divonis 18 Bulan Penjara
Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Dituntut 2 Tahun Penjara
Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jabar Dituntut 11 Tahun Penjara
KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Google Membantu NASA Temukan 2 Planet Baru
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya
#KamiIndonesia, Ketua MPR: Jangan Ada Lagi Yang Merasa Paling Pancasila!
DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi
Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]