Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kemenakertrans
KPK Periksa Pejabat Kemenakertrans dan Kemenkeu
Wednesday 07 Sep 2011 12:48:19

Ditjen P4T Kemenakertrans (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sindu Malik. Pemeriksaannya itu kasus dugaan suap Kemenakertrans.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati," kata Kabag Pemberitaan Dan Informasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi wartawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9).

Namun, Priharsa tak mau mengungkap secara rinci kaitan Sindu Malik dalam kasus yang melibatkan dua pejabat di Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakerstrans, yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan serta pengusaha PT Alam Jaya papua (AJP) Dharnawati itu.

Selain memeriksa saksi Sindu Malik, KPK juga menjadwalkan memeriksa Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakerstrans, Jamaluddin Malik. Ia merupakan atasan dua pejabat yang menjadi tersangka tersebut atas dugaan suap Rp 1,5 miliar.

Sementara dari pihak swasta, turut akan diperiksa adalah Dani Nawawi dan Fauzi. "Semuanya sebagai saksi tersangka Dharnawati," jelas Priharsa.

Sebelumnya, nama Sindu Malik justru muncul dari kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas. Dikatakannya, Sindu Malik sebagai makelar dalam proyek garapan Ditjen P4T Kemenakertrans di 19 kabupaten di seluruh Indonesia. Sindu berperan sebagai perantara antara PT AJP dengan pejabat pemerintah di daerah serta penghubung antara Kemenakertrans dengan Banggar DPR.(inc/spr)


 
Berita Terkait Kemenakertrans
 
Pejabat Kemenakertrans Dituntut Lima Tahun Penjara
 
Pejabat Kemenakertrans Divonis Dua Tahun Penjara
 
Presiden SBY Peringatkan Menakertrans Muhaimin
 
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
 
2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]