Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kemenakertrans
KPK Kembali Geledah Kemenakertrans
Thursday 08 Sep 2011 13:56:29

Penyidik KPK saat memasuki sebuah ruangan untuk melakukan penggeledahan (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menindaklanjutinya dengan menggeledah sejumlah ruang kerja di gedung Ditjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakerstrans, Jalan Raya Kalibata, Jakarta, Kamis (8/9).

Penggeledahan tersebut dilakukan 10 penyidik KPK. Hal ini dilakukan terkait kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar dalam pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi 19 kabupaten senilai Rp 500 miliar. Salah satu ruangan yang disasar penyidik KPK ruang staf khusus yang ada di gedung utama tersebut.

"Ada tiga gedung yang diperiksa, dan sampai sekarang masih berlangsung. Selain petugas KPK, ada beberapa anggota Satuan Brimob Polri yang ikut menjaga, saat penggeledahan itu," kata seorang staf Subbag Rumah Tangga Ditjen P4T tersebut.

Dari pantauan wartawan, penyidik KPK tampak menyita sejumlah dokumen dan barang dari kantor Ditjen tersebut. Barang dan dokumen itu disita untuk kepentingan pengembangan penyidikan atas kasus suap di Kemenakertrans yang melibatkan dua pejabat kementerian itu serta seorang pengusaha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, petugas menyita dua buku tamu. Kemungkinan barang tersebut menjadi bukti soal adanya pertemuan sejumlah pihak luar dnegan sejumlah pejabat Kemenakertrans. Selama penggeledahan tersebut, seluruh karyawan yang berada dalam ruangan itu diminta untuk keluar.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari penangkapan yang dilakukan KPK terhadap dua pejabat Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan serta pengusaha Dhanarwati. Mereka ditangkap di tiga lokasi berbeda pada Kamis (25/8) lalu. Dalam penangkapan itu, KPK juga berhasil menyita uang Rp 1,5 juta dalam dus dari sebuah ruangan kantor Ditjen P4T itu.

Ketiganya ditangkap lantaran dugaan suap untuk program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) di Kemenakertrans. Uang Rp 1,5 miliar itu merupakan pemberian tahap pertama dari Rp 7,3 miliar untuk memuluskan pencairan dana program tersebut senilai Rp 500 miliar yang telah dianggarkan APBN-P tahun 2011. (dbs/biz)


 
Berita Terkait Kemenakertrans
 
Pejabat Kemenakertrans Dituntut Lima Tahun Penjara
 
Pejabat Kemenakertrans Divonis Dua Tahun Penjara
 
Presiden SBY Peringatkan Menakertrans Muhaimin
 
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
 
2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]