Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Gerakan Anti Korupsi
KPK Dorong Nasyiatul Aisyiyah Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan Korupsi
2019-09-02 07:41:23

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Korupsi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan demoralisasi karena praktek korupsi yang sudah terstruktur, sistemik dan masif (TSM). Didukung dengan proses pilkada lima tahunan yang tak jauh dari sifat koruptif sehingga pemilu yang semestinya demokrasi rakyat sekarang menjadi demokrasi oligarki dan bisnis.

Hal itulah yang menjadi kewaspadaan Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM yang menjadi pemateri dalam Workshop dan Talkshow Anti Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PP Nasyiatul 'Aisyiyah, pada Jumat (30/8) di Aula PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

"Menurut hemat saya pilkada itu demokrasinya oligarki politik dan bisnis, karena cukong-cukong sangat berperan bahkan sampai pemilu," sebut Busyro.

Ketika sudah terjadi seperti itu, kata Busyro Pancasila justru sesungguhnya berada dalam posisi peningkaran bahkan disemua silanya. Karena praktek birokrasi yang tidak lepas dari kleptokratif (pemerintahan koruptif).

Disitulah Busyro menekankan peranan Nasyiatul 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah harus turut ikut melawannya bersama KPK, Ormas dan masyarakat sipil.

"Mudah-mudahan dengan kerjasama antara KPK dan Nasyiatul "Aisyiyah menjadi bagian pencerahan yang lebih kongkret terhadap pencegahan korupsi," pesannya.

Mantan Ketua KPK tersebut juga mengingatkan KPK yang saat ini menjadi satu-satunya lembaga andalan bangsa, umat dan rakyat Indonesia yang saat ini terus dilumpuhkan oleh kekuatan politik, bisnis bahkan kolaborasi antar keduanya.

Sementara pemateri lain Talkshow Anti Korupsi PP Nasyiatul 'Aisyiyah adalah Giri Suprapdiono, Direktur Gratifikasi KPK. Dalam penyampaiannya Giri Suprapdiono mendukung organisasi Islam berperan dalam mendukung pencegahan korupsi termasuk Muhammadiyah bersama elemen organsiasi otonomnya seperti Nasyiatul 'Aisyiyah.

"Muhammadiyah dengan segala kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sangat luar biasa, dimana sejauh ini Muhammadiyah menjaga independensi," kata Giri.

Disamping itu Giri juga mendorong Nasyiatul 'Aisyiyah terus meningkatkan partisipasi perempuan dipublik karena tanpa disadari menjadi salah satu pencegahan korupsi.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan lembaga di Korea Selatan mengungkapkan, sebenarnya yang menentukan tingkat korupsi suatu negara bukan laki-laki atau perempuannya tetapi negara yang menghargai peran perempuan dan laki-laki yang relatif setara atau dalam arti geder relation-nya bagus. Negara yang memberikan ruang lebih besar kepada keadilan yang tidak memandang laki-laki dan perempuan, maka negara tersebut tingkat korupsinya relatif sedikit.

Selain Busyro Muqoddas dan Giri Suprapdiono acara yang digelar selama tiga hari dari tanggal 30 Agustus - 1 September 2019 ini juga turut menghadirkan pemateri Tarman Budianto (Penyuluh Anti Korupsi), Sandri Justiana (Pusat Studi Anti Korupsi), Rimawan Pradiptyo (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM) serta beberapa aktivis anti korupsi.(Andi/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
KPK Dorong Nasyiatul Aisyiyah Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan Korupsi
ASN Provinsi Jatim, Ayo Jadi Penyuluh Antikorupsi!
Mengurai Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
700 Detik Melawan dengan Bahasa Diam
KPK Ajak Milenial Lindungi Alam dari Korupsi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung
Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]