Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kemenakertrans
KPK Batal Periksa Ditjen P4T Kemenakertrans
Wednesday 07 Sep 2011 14:43:14

Kantor Ditjen P4T Kemenakertrans (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans Jamaluddin Malik. Alasannya, ia masih dalam suasana berkabung, karena ibundanya baru meninggal dunia.

"Pak Dirjen masih berkabung karena ibundanya meninggal dunia. Jadi, tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK," kata M Sodik yang mengaku sebagai staf pribadi Jamaluddin di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9).

Sodik mengaku mendatangi kantor KPK, karena diutus atasannya tersebut untuk menyampaikan surat ketidakhadiran untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati. "Pak Jamaluddin saat ini masih di Kudus, Jawa Tengah. Terserah KPK kapan akan dijadwalkan lagi pemeriksaannya," ujarnya.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardoyo mendukung KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans. Dalam kasus tersebut, KPK telah memanggil salah seorang mantan pejabat Kemenkeu, Sindu Malik sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati yang merupakan Direksi PT Alam Jaya Papua.

"Kalau bahwa dia sekarang itu diduga terlibat kami akan memberikan dukungan sepenuhnya. Apa informasi yang terkait proses di Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan kita akan dukung sepenuhnya," ujar Menkeu.

Menurut dia, Sindu Malik telah pensiun dari Kemenkeu pada 2009 lalu. "Sindu itu sudah pensiun dari Kemenkeu sejak 2009. Kalau Sindu Malik itu dia sudah pensiun dan tentu pertimbangan pensiun ada pertimbangan pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, nama Sindu Malik justru muncul dari kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas. Dikatakannya, Sindu Malik sebagai makelar dalam proyek garapan Ditjen P4T Kemenakertrans di 19 kabupaten di seluruh Indonesia. Sindu berperan sebagai perantara antara PT AJP dengan pejabat pemerintah di daerah serta penghubung antara Kemenakertrans dengan Banggar DPR.

Seperti diberitakan, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan Jamaluddin sebagai saksi untuk tersangka Direksi PT Alam Jaya Papua (AJP) Dharnawati terkait pemberian uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Sesditjen P4T Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Kabag Program dan Evaluasi Ditjen P4T Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.

Uang yang disita diduga merupakan imbalan atas pencairan anggaran dalam APBN-P 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat sebesar Rp 500 miliar. Sebenarnya, nilai suap Rp 7,3 miliar, tapi baru dicairkan Rp 1,5 miliar. (inc/spr)


 
Berita Terkait Kemenakertrans
 
Pejabat Kemenakertrans Dituntut Lima Tahun Penjara
 
Pejabat Kemenakertrans Divonis Dua Tahun Penjara
 
Presiden SBY Peringatkan Menakertrans Muhaimin
 
Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh
 
2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]