Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilpres
KPAI Menduga Ada Upaya Menarik Jan Ethes Cucu Presiden ke Politik Jokowi
2019-02-11 11:28:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia menduga ada upaya pelibatan cucu Presiden Joko Widodo, Jan Ethes dalam kegiatan politik. Karena itu KPAI berkirim surat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hal ini.

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan jika benar ada upaya melibatkan cucu Jokowi itu ke pusaran politik maka berpotensi melanggar hak anak itu sendiri.

"KPAI melihat ini lebih jauh apakah ada upaya secara sistematis ke situ. Dalam hasil kajian kita setelah ini viral, ya tentu terjadi perdebatan pro dan kontra. Maka dua hari yang lalu kita sudah bersurat ke Bawaslu karena sudah ada MoU soal pelibatan anak dalam politik. Dugaan kita ada upaya untuk menarik Jan Ethes dalam arena kontes politik," kata Jasra Putra dalam diskusi media di Jakarta, Minggu (10/2).

Dalam penyelidikan Bawaslu nanti bisa diketahui apakah dugaan tersebut ada unsur kesengajaan atau tidak.

Faktanya, kata Jasra, dalam praktiknya telah terjadi pro dan kontra soal cucu Jokowi itu. Ada yang tak mempermasalahkan ada pula yang mempermasalahkan. Di sini secara langsung Jan Ethes telah terserat dalam pusaran politik.

Situasi politik dianggap tidak cocok dengan anak yang masih tumbuh kembang.

Jasra mengatakan setiap anak memiliki hak dilindungi dari penyalahgunaan politik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jika benar Jan Ethes dilibat-libatkan dalam politik, itu berarti melanggar hak anak untuk tumbuh kembang dan bermain seperti anak seusianya.

"Akan muncul anak yang di-bully. Kami berharap Presiden harus melindungi Jan Ethes. Biarkan dia tumbuh seperti anak seusianya, jangan dibawa ke arena politik," kata Jasra.

Selain kasus Jan Ethes, KPAI mencatat ada banyak kasus anak lainnya yang dilibatkan dalam politik. KPAI mencatat pada Pemilu 2014 terdapat 270 kasus anak yang dilibatkan dalam kampanye partai politik. Pada Pilkada tahun lalu tercatat 35 kasus pelibatan anak.

"Data yang masuk ke KPAI ini kecenderungannya terus naik. Apalagi nanti di masa kampanye terbuka dikhawatirkan akan lebih banyak," ujar Jasra.

Jasra menyebut KPAI sudah menggolongkan 15 aktivitas yang dapat digolongkan melibatkan anak dalam politik, diantaranya memanipulasi usia anak untuk memilih, memakai tempat pendidikan untuk kampanye, dan meminta anak hadir di kampanye.

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku belum mengecek surat yang dikirim oleh KPAI. Komisioner Bawaslu RI M Afifudin menyatakan bakal melihat surat itu esok, Senin (11/2).

Menurut Afifudin, Bawaslu sejauh ini belum dapat melihat ada keterlibatan Jan Ethes dalam kampanye politik kakeknya itu.

"Bahwa kemudian orang menganggap secara positif meningkatkan elektabilitas itu kan diluar konteks karena analisis dan persepsi orang-orang," kata Afifudin.

Pengamat politik Jerry Sumampouw menyatakan untuk menghindari keterlibatan anak dalam politik semua pihak mesti ikut bekerja sama. Pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif diminta untuk tidak membawa anak dalam kegiatan politik.

"Harus diingatkan untuk tidak lagi membawa anak ke ranah politik. Ada potensi eksploitasi dan pelanggaran," ucap Jeirry.

Polemik Jan Ethes dalam aktivitas politik Jokowi muncul pertama kali saat Ketua Tim Cakra 19 Andi Wijajanto. Tim Cakra 19 merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi.

Andi saat memberi pembekalan kepada relawan Jokowi-Ma'ruf Amin di Niaga Tower, Jakarta, Jumat (25/1) mengatakan keunggulan Jokowi karena punya beragam strategi untuk mempopulerkan (viral) Jokowi. Salah satunya dengan mengekspose interaksi Jokowi dan cucunya itu.

"Kami bisa main serius dengan data-data, tapi kami juga bisa memviralkan Jan Ethes," ujar Andi

Pernyataan itu direspons oleh politikus PKS Hidayat Nur Wahid. Dia mempertanyakan sosok Jan Ethes yang dibawa ke gelanggang Pilpres 2019.

"Ini Jan Ethes yang pernah sebut @jokowi, kakeknya, sebagai 'artis' ya? Tapi bagaimana kalau ini jadi legitimasi pelibatan anak-anak dalam kampanye? Bagaimana @bawaslu_RI masih bisa berlaku adil kah?" kata Hidayat di akun twitternya.

Jokowi sendiri sudah buka suara terkait hal ini. Jokowi mengatakan sebagai kakek, wajar jika ia mengajak Jan Ethes bermain. Namun menurutnya, ia tak mengajak Jan Ethes dalam kegiatan politik.

"Bagaimana, itu cucu saya. Jan Ethes itu cucu saya. Ya kan?" kata Jokowi usai meninjau panen raya udang di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1) lalu.

Jokowi heran dengan sejumlah pihak yang mempermasalahkan kehadiran Jan Ethes di tengah aktivitas dirinya. Jokowi lantas mempertanyakan apakah dirinya tak boleh bermain dengan sang cucu.

"Enggak boleh saya ajak main boom boom car? Enggak boleh saya ajak antar ke toko? Enggak boleh saya ajak jalan-jalan ke Kebun Raya? Enggak boleh kita sekeluarga bareng diminta media TV untuk diwawancara?" ujarnya.

Jokowi menyatakan bahwa aktivitas keseharian keluarganya sangat normal seperti keluarga pada umumnya. Mantan wali kota Solo itu mengaku dekat dengan anak-anak serta cucunya.(ptj/sur/cnnindonesia/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
Jelang 17 April 2019, Boni Hargens: Masyarakat Agar Rasional dan Bijak Menentukan Pilihan
Waketum Gerindra: Bang Yos Dukung 02 Prabowo- Sandi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Korea Utara Klaim Uji Coba 'Senjata Baru'
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen
Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia
Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung
Untitled Document

  Berita Utama >
   
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia
Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya
Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]