JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pakar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Prof Ahmad Erani Yustika menyebut 3 poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah agar arah baru kebijakan kelautan dan perikanan lebih memberikan rasa keadilan bagi para pelaku usaha perikanan di Indonesia.
3 poin penting itu yakni pertama, melakukan transformasi struktur ekonomi dan industri perikanan nasional agar menjadi lebih adil dan kokoh.
"Kapal-kapal ikan Indonesia ukuran menengah dan besar harus mengisi perairan ZEEI dan Internasional," kata Ahmad Erani, di kantor KNTI, Jakarta Selatan, Senin (17/2).
Sementara, lanjut dia, nelayan kecil dan tradisional berhimpun dalam koperasi untuk dapat mengelola perairan kepulauan dalam skala ekonomi. Menurut Ahmad Erani, kemitraan antara koperasi nelayan dan pembudidaya ikan dengan pelaku usaha menengah dan besar akan memperkuat daya saing industri perikanan nasional; dan, mengokohkan strategi nasional pemberantasan IUU Fishing.
"Kami berpandangan selain melakukan konsolidasi orang dan hasil produksi nelayan, koperasi nelayan dapat berperan penting dalam mengonsolidasi program-program pemerintah (a.l. akses terhadap lahan, pembiayaan, benih, dll), BUMN maupun swasta yang relevan dengan penguatan ekonomi keluarga nelayan kecil dan tradisional untuk naik kelas," lugasnya.
Kemudian yang kedua, tambah Ahmad Erani, melakukan transformasi perikanan tangkap ke perikanan budidaya.
"Masa depan pangan dunia ada di laut. Dan, masa depan pangan-laut adalah di perikanan budidaya. Karenanya, ke depan basis kekuatan ekonomi perikanan nasional adalah budidaya. Seluruh daya-upaya negara mulai ditujukan untuk memperkuat SDM dan inovasi teknologi yang mendukung tumbuhkembangnya perikanan budidaya di Tanah Air," paparnya.
Ketiga yaitu, melakukan transformasi model pengelolaan perikanan yang sebelumnya eksploitatif dan hanya fokus pada komoditi, diharapkan mulai fokus pada kesejahteraan pelaku.
"Oleh sebab itu, penggunaan trawl dan jenis alat tangkap merusak lainnya, harus dipastikan tidak lagi beroperasi di seluruh perairan Indonesia," pungkasnya.(bh/amp) |
