JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Libert Kristo Ibo mengungkapkan bahwa masih ada jutaan masyarakat Papua yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia berharap pemerintah Indonesia melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menemukan solusi bila dalam 2-3 bulan menjelang Pemilu masih juga belum dilakukan perekaman.
"Bila tidak, dibuatkan turunan aturan PKPU ini untuk daerah tertentu seperti di Papua, karena berdasarkan kearifan lokal akan diberlakukan kebijakan khusus menyangkut hal ini," pinta Libert dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Dukcapil, KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).
Politisi Partai Demokrat ini berpendapat, kalau jutaan masyarakat Papua tidak bisa menggunakan hak konstitusi mereka, maka azas kedaulatan rakyat yang ada di negara ini benar-benar tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang (UU) Pemilu itu sendiri.
Selain itu, Libert juga menyampaikan bahwasanya ditemukan ketidaksesuaian data antara KPU dengan pemerintah terkait DPT di Kabupaten Yalimo, Papua. Hal tersebut diketahui setelah ia melakukan rapat dengan Kemendagri beberapa waktu yang lalu. Dimana DPT yang dikeluarkan oleh KPU lebih banyak dari yang dikeluarkan pemerintah.
"Saya takut ini adalah arena abu-abu yang bisa dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh sebab itu, saya minta klarifikasi atas dasar apa KPU mengeluarkan data DPT itu agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran," pungkas legislator dapil Papua ini.(es/sf/DPR/bh/sya)
|
