Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kelapa Sawit
Juru Debat BPN: Petani dan Pengusaha Sawit Awas 'Dibohongi' Jokowi
2019-03-02 16:32:50

lustrasi. Arief Poyuono. SE. MKom sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra mengungkapkan bahwa pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang saat ini dihentikan sesaat oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akibat harga Sawit yang jatuh hingga kisaran dibawah 545 USD/ton tak kunjung dicabut PP pungutan ekspor CPO, dan tidak jelas keputusan untuk mencabutnya, ungkap Poyuono yang juga sebagai Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Padahal, kemukanya menambahkan pungutan ekspor CPO sebesar 50 USD /ton selama diterapkan mulai tahun 2015 oleh Joko Widodo merupakan kebijakan yang telah membuat jatuhnya harga Tandan Buah Segar Sawit milik petani sawit dan perkebunan hingga dibawah angka Rp.500,-/ kg.

Selain itu, hasil pungutan ekspor CPO selama ini yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) banyak yang diselewengkan penggunaannya.

"Bukan untuk kepentingan Stake Holder Perkebunan Industri Sawit, seperti Petani Sawit , Pekerja Perkebunan Sawit, masyarakat sekitar perkebunan Sawit," kata Poyuono di Jakarta, Jumat (2/3)..

Kemudian, dana hasil pungutan ekspor CPO yang selama ini jumlahnya puluhan trilyun rupiah justru untuk mensusbsidi para konglomerat Industri Biodiesel, yang hasilnya diekspor ke Eropa dan digunakan untuk kekurangan APBN selama ini.

"Hasil pungutan Dana Perkebunan Sawit, harusnya sesuai UU lebih digunakan untuk kepentingan Replanting, Pengembangan SDM dan Industri Perkebunan, Infrastruktur Jalan maupun Kampanye Lingkungan Hidup. Namun semua hanya mendapatkan alokasi dana yang sangat kecil dari dana pungutan ekpor CPO," paparnya.

Sebelumnya, KPK sendiri pernah melakukan penyelidikan bahwa ada indikasi dana pungutan ekspor CPO diselewengkan dan tidak pernah Ada audit dari BPK."Jadi Jelaskan dimana Keberpihakan Joko Widodo dalam Industri Sawit, bukan kepada Petani Sawit dan para pengusaha Sawit Indonesia yang patuh hukum dan UU," utaranya menyampaikan.

"Mau cabut Peraturan yang menyalahi UU diatasnya saja kok ragu sih, dimana PP dan Pepres pungutan ekspor CPO dan pengunaannya, padahal kan menyalahi UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan," jelas Poyuono.

"Maka itulah saya serukan pada semua Stake Holder Perkebunan Sawit di Kalimantan ,Sumatera, Sulawesi agar pada tanggal 17 April 2019 untuk bersama-sama datang ke TPS dan jangan pilih lagi Presiden yang sudah menghancurkan usaha Perkebunan Sawit rakyat," tegas Poyuono.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Kelapa Sawit
Sandiaga Uno: Kami 100 Persen Bersama Para Petani Sawit, Ciptakan Green Jobs
Juru Debat BPN: Petani dan Pengusaha Sawit Awas 'Dibohongi' Jokowi
M. Nasir Minta Pemerintah Indonesia Stabilkan Harga Sawit
Dinas Perhubungan Kaur Tak Berdaya terhadap Truk Pengangkut Sawit Lebih Tonase
Kebijakan Parlemen Uni Eropa Terkait Sawit Rugikan Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]