Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Jokowi Mending Dibantu Ahli Ketimbang Stafsus Milenial Bergaji Rp 51 Juta
2019-11-24 22:54:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Kritikan atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat tujuh staf khusus (Stafsus) dari kalangan muda atau milenial terus terjadi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, Jokowi lebih baik memilih stafsus dari ahli jika stafsus milenial hanya berperan untuk memberikan opini.

Terlebih, kata Refly, para Stafsus milenial itu akan menerima gaji dengan nilai yang cukup besar yakni Rp 51 juta.

"Kalau hanya itu, lebih baik presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak perlu diikat oleh jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta, cukup diberikan honor ketika pendapat mereka diminta, tapi mimbar akademik mereka tidak boleh diganggu," ujar Refly di Bilangan Menteng, Jakarta, Minggu (24/11).

Selain itu, Refly menilai Stafsus milineal tersebut pun belum tentu memberikan masukan yang sesuai dengan Jokowi. Sebab mereka belum tentu memiliki keahlian di bidang penugasan yang diberikan kepala negara.

"Belum tentu presiden dapat masukan yang sesuai, mereka kan belum tentu ahli dalam bidangnya. Presiden juga tidak butuh pendapat mereka setiap hari dan setiap saat." jelasnya.

Refly menyarankan, sebaiknya Jokowi juga turut mempertimbangkan anggaran biaya gaji yang diberikan kepada Stafsus milineal hingga puluhan juta tersebut.

"Presiden juga harus bisa menghitung uang yang dikeluarkan sesuai nggak sama manfaat yang dihasilkan oleh mereka. Soalnya ini uang rakyat," pungkasnya.(iy/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
 
Sri Mulyani dan Janji Asal Janji Jokowi
 
Mampukah Jokowi Menjinakkan Banteng?
 
Jokowi Mending Dibantu Ahli Ketimbang Stafsus Milenial Bergaji Rp 51 Juta
 
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap Mantan Wakil Bupati Sarmi Papua Yosina Troce Insyaf
Kronologi Meninggalnya Suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair Sempat Minta Mie Instan
MUI Desak Aparat Segera Tangkap Perusak Rumah Ketua PA 212
WALHI: Konyol! Pasal Penjerat Pembakar Hutan Dihapus Jokowi di Omnibus Law
Komisi VIII Komitmen Kawal Pengelolaan Keuangan Haji
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MUI Desak Aparat Segera Tangkap Perusak Rumah Ketua PA 212
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia
Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law
Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi
Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]