JAKARTA, Berita HUKUM - Kritikan atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat tujuh staf khusus (Stafsus) dari kalangan muda atau milenial terus terjadi.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, Jokowi lebih baik memilih stafsus dari ahli jika stafsus milenial hanya berperan untuk memberikan opini.
Terlebih, kata Refly, para Stafsus milenial itu akan menerima gaji dengan nilai yang cukup besar yakni Rp 51 juta.
"Kalau hanya itu, lebih baik presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak perlu diikat oleh jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta, cukup diberikan honor ketika pendapat mereka diminta, tapi mimbar akademik mereka tidak boleh diganggu," ujar Refly di Bilangan Menteng, Jakarta, Minggu (24/11).
Selain itu, Refly menilai Stafsus milineal tersebut pun belum tentu memberikan masukan yang sesuai dengan Jokowi. Sebab mereka belum tentu memiliki keahlian di bidang penugasan yang diberikan kepala negara.
"Belum tentu presiden dapat masukan yang sesuai, mereka kan belum tentu ahli dalam bidangnya. Presiden juga tidak butuh pendapat mereka setiap hari dan setiap saat." jelasnya.
Refly menyarankan, sebaiknya Jokowi juga turut mempertimbangkan anggaran biaya gaji yang diberikan kepada Stafsus milineal hingga puluhan juta tersebut.
"Presiden juga harus bisa menghitung uang yang dikeluarkan sesuai nggak sama manfaat yang dihasilkan oleh mereka. Soalnya ini uang rakyat," pungkasnya.(iy/RMOL/bh/sya) |
