JAKARTA, Berita HUKUM - Siapapun bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, termasuk sosok dari kalangan nonmuslim. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara eksklusif bersama dengan BBC Indonesia beberap waktu lalu.
Sontak, pernyataan Presiden Joko Widodo ini menuai kritik keras dari Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anton Tabah Digdoyo.
"Orang cerdas apalagi pemimpin itu harus peka rasa, peka hati. Orang bodoh kebalikannya, tak peka rasa tak peka hati, bahkan mati rasa. Maka falsafah Jawa ada ajaran ngono yo ngono ning ojo ngono," kata Anton Tabah kepada redaksi, Selasa (10/3).
Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi tak elok lantaran selain mayoritas masyarakat muslim, saat ini Indonesia juga sedang dihadapkan dengan beragam masalah. Publik tanah air juga saat ini sedang mengalami fenomena distrust atau ketidakpercayaan kepada pemerintah.
Ia pun mengkritisi tim komunikasi di balik sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang dianggap kurang cakap dalam melihat situasi dan kondisi terkini.
Hal lain yang tak kalah dikritisi adalah keputusan Presiden Jokowi yang kembali 'menghidupkan' nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang masuk dalam kandidat Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN). Padahal, masyarakat belum lupa dengan kasus penistaan agama yang menimpa Ahok dan berujung ke jeruji besi.
"Dalam perspektif komunikasi politik maupun sosial, Jokowi seperti menentang arus, memantik kemarahan sosial. Seperti tak ada orang saja, bekas penista agama dijadikan pemimpin," tegasnya.
Jokowi juga harus memegang teguh falsafah Jawa, yakni angon angin (mencari waktu yang terbaik). Menurutnya,NKRI adalah negara muslim terbesar di dunia, di mana bangsa lain akan menghormati mayoritas.
"Perkataan (Jokowi) tidak tepat, sangat kontraproduktif karena kerakyatan kebangsaan dan kenegaraan tak cuma dibangun dengan hukum hitam putih, tapi juga filosofis sosiologis apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus dipertimbangkan bukan asal-asalan lalu semau gue," tandasnya.(dt/RMOL/bh/sya)
|
