Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Kasus Ijazah Jokowi
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut
2025-04-30 22:15:57

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi kuasa hukumnya saat memberikan keterangan seusai melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya.(BH/amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melaporkan sejumlah pihak terkait tudingan ijazah palsu ke kepolisian di Polda Metro Jaya, pada Rabu (30/4).

"Kami baru selesai mendampingi Pak Jokowi (Joko Widodo) untuk membuat pengaduan atau pelaporan (ke Polda Metro Jaya) terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak," kata Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, seusai pelaporan.

Yakub menyebut, sejumlah barang bukti sudah diserahkan ke penyidik. Adapun terlapor sebanyak lima (5) orang.

"Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik, tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa, itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang Pak Jokowi sudah laporkan juga, ya itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak," bebernya.

"Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga," sebut Yakub menambahkan.

Terkait pengaduan tersebut, Yakub mengatakan, pihaknya mengadukan para terlapor dengan sangkaan pasal terkait dugaan pencemaran baik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," ungkapnya.

"Karena itu sudah masuk pokok perkara, kami menghormati proses penyidikan, sehingga kami menyerahkan kepada pihak penyidik nanti, yang menjelaskan pada saat waktunya yang tepat lah," sambung dia.

Lanjut Yakub, pengaduan ini diharapkan dapat segera menuntaskan persoalan yang dihadapi oleh kliennya (Jokowi).

"Agar semuanya terang-benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga. Sehingga hal ini tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Sementara itu, Jokowi mengungkapkan alasannya mengapa baru melaporkan masalah itu sekarang.

"Ya dulu kan masih menjabat saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut, sehingga dibawa ke ranah hukum akan lebih baik," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Seperti diketahui, tudingan ijazah palsu Jokowi memicu kegaduhan di lingkungan akademik UGM (Universitas Gajah Mada), warga kota Solo (Jawa Tengah), hingga sekitar kediaman Jokowi dan masyarakat luas. Disebut beberapa pihak diduga aktif menyebarkan narasi soal keabsahan atau keaslian ijazah Jokowi di ruang publik. Salah satunya diduga dari pakar IT/ahli telematika inisial RS.(bh/amp)


 
Berita Terkait Kasus Ijazah Jokowi
 
• Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
 
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
 
• Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut
 
• Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]