Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Anas Urbaningrum
Jika Jadi Tersangka, Karir Politik Anas Berakhir
Wednesday 01 Feb 2012 20:19:57

Anas Urbaningrum setelah menjalani pemeriksaa di gedung KPK (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Demokrat dipastikan akan merelakan bila ketua umumnya, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang kini sudah menjerat Muhammad Nazaruddin. Dalam AD/ART Partai Demokrat dengan jelas disebutkan bahwa bila seorang kader telah menjadi tersangka, praktis karier politik bakal berakhir

"Jika (ada kader Partai Demokrat) terjerat kasus hukum, kami rela. Bahkan, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan bahwa semua diproses hukum. Menurut AD/ART, kalau kader jadi tersangka itu (karir politiknya) otomatis selesai, dan Anas harus diganti," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/2).

Terkait siapa figur pengganti Anas nantinya, Sutan menyebutkan, salah satu syaratnya adalah kader Partai Demokrat. Partainya memiliki banyak figur yang mumpuni dan mampu memimpin partai tersebut. "Pokoknya, banyak yang mampu. Tapi kader itu harus berdomisili di Jakarta untuk memudahkan koordinasi," ungkap Sutan.

Pada bagian lain, Sutan mengakui bahwa Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan sudah mengadukan kasusnya kepada Fraksi Partai Demokrat DPR terkait laporan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ramadhan pun telah menyampaikan permasalahan sebenarnya kepada fraksi. “Kami sudah mengetahui dan diberikan penjelasan,” jelasnya.

Fraksi dan DPP Partai Demokrat, lanjut dia, prinsipnya akan siap mendampingi Ramadhan dalam proses hukum kasus yang dilaporkan Aburizal tersebut. Pihaknya pun siap menunggu proses hukum selanjutnya. Dari pengakuan Ramadhan, diketahui bahwa dirinya tidak pernah menuduh Aburizal memiliki saham di PT SMN.

“Pak Ramadhan Pohan hanya menyatakan bahwa terdapat indikasi saja. Tapi kita lihat saja nanti, karena dia (Ramadhan) bilang terindikasi yang artinya bukan nuduh. Biarlah kita hormati prosesnya, mudah-mudah tidak ada apa-apa untuk yang bersangkutan," tandasnya.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Anas Urbaningrum
 
• Anas Urbaningrum: Calon Saksi yang Layak di Periksa KPK Malah Dihindari
 
• Anas Sowan ke Ibu dan Mertua Cari Jimat Hidup
 
• Bentuk Ormas PI, Anas Berpidato Ala Vicky Prasetiyo
 
• Anas Gelar "KLB" Tandingan di Bali
 
• KPK Tantang Anas Urbaningrum di Pengadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]