JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Jaksa Agung Darmono tetap pada keyakinannya bahwa status Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary adalah tersangka. Jika memang status Abdul Hafiz belum menjadi tersangka, Polri dimintanya segera menarik surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang telah dikirimkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut.
“Saya tidak akan mengubah pernyataan apa pun terkait dengan penetapan Pak Abdul Hafiz Anshary sebagai tersangka oleh Polri. Sebab, dengan diterimanya SPDP atas nama Abdul Hafiz, maka yang bersangkutan sudah secara hukum ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Darmono kepada wartawab di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (12/10).
Dalam SPDP tersebut, Abdul Hafiz ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pemilu legislatif 2009 untuk daerah pemilihan Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut).
"Karena kami sudah menerima SPDP dan di dalamnya sudah tertera nama yang bersangkutan sebagai tersangka, maka secara hukum sudah dicatat dalam register SPDP yang berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka," jelas Darmono lagi.
Menurut dia, kalau memang Ketua KPU itu belum ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Polri harus segera menarik SPDP tersebut. Pasalnya, SPDP itu surat resmi, bukan surat palsu. "Surat itu dikirim oleh seorang Direktur Pidana Umum di kepolisian. Kalau memang dinyatakan belum menjadi tersangka, udah saja, tinggal dicabut suratnya dan hentikan penyidikannya. Selesai," selorohnya dengan nada tinggi.(mic/bie)
|
