JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri PU Djoko Kirmanto untuk segera mendatangi lokasi runtuhnya jembatan Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Jembatan yang berada di atas Sungai Mahakam itu, telah roboh pada Sabtu (26/ 11) sore.
Hal ini disampaikan Mensesneg Sudi Silalahi dan Kapolri Timur Pradopo dalam keterangan persnya di Media Center Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta. Keterangan pers disampaikan sebelum resepsi pernikahan putra bungsu Presiden SBY dengan putri MenkoPerekonomian Hatta Rajasa, Edhie Baskoro Yudhoyono dan Siti Rubi Aliya Rajasa.
Jembatan tersebut runtuh pada pukul 17.30 WITA atau pukul 16.30 WIB. Fasilitas tersebut merupakan jalur untuk menghubungkan kota Tenggarong dan Tenggarong Seberang, Kaltim, dengan bentang panjang sekitar 710 meter. Setengah jam setelah kejadian, Presiden langsung mendapat laporan dari Gubernur Kaltim Awang Faroek.
"Sementara ini, diperoleh informasi bahwa tiga orang meninggal dan 17 luka-luka. Presiden langsung memanggil Menko Kesra dan Menteri PU serta menteri-menteri terkait. Kemudian, dilakukan rapat singkat di Holding Room JCC dan Presiden segera menginstruksikan pada Menko Kesra dan Menteri PU untuk berangkat malam ini juga,” jelas mentan Sesmeko Pokam era SBY tersebut.
Menko Kesra dan Menteri PU langsung ke lokasi kejadian pada mala mini juga. Sedangkan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih akan segera menyusul. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah untuk pencarian korban yang masih belum ditemukan dan pengamanan di tepi jauh ataupun di tepi dekat jembatan.
Investigasi
Presiden huga meminta dilakukannya investigasi tentang penyebab ataupun hal-hal yang mengakibatkan runtuhnya jembatan tersebut. Sedangkan tugas lainnya adalah para menteri ditugaskan ke lokasi untuk segera melakukan konsolidasi pemberian bantuan.
"Malam ini juga semua yang terkait, termasuk Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana-red) langsung beraksi sesuai dengan bidang dan fungsinya. Presiden menunggu laporan lebih lanjut dari mereka,” imbuh Sudi, seperti dikutip situs www.presidenri.go.id.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo mengatakan, akan meminta lporan dari jajaran kepolisian. Mereka pun diminta ikut membantu memikirkan jalan darurat, agar kegiatan masyarakat tidak terganggu.
"Kegiatan masyarakat tidak boleh berhenti. Kami akan mencari langkah-langkah untuk bagaimana secara darurat, masyarakat tetap bisa melaksanakan kegiatannya. Saya juga masih menunggu laporan dari jajaran kepolisian setempat," jelas dia.(pgi/wmr)
|
