Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu 2014
Jelaskan Rekomendasi DKP, Wiranto Tak Mau Disebut Mendukung Capres Jokowi
Thursday 19 Jun 2014 20:55:10

Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima ABRI pada tahun 1998 Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta Pusat, Kamis (19/6).(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima ABRI pada tahun 1998 Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menggelar Press Conference menjelaskan, bocornya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang kini menjadi polemik dan merugikan pihak Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto.

Masalah pemberitaan tentang surat DKP yang di bentuk Wiranto dan bertugas pada 1998, menurut Wiranto dirinya melihat, penjelasan tentang DKP antar satu dan yang lain dan banyak perbedaan tapsir dan sehingga tidak membuat masyarakat jadi jelas, namun membingungkan masyarakat.

Menurut Wiranto kehadiranya dirinya hari ini di kalangan wartawan, maka pada hari kapasitas saya buka sebagai Ketua umum partai Hanura yang telah melakukan dukungan pada salah satu Capres.

"Kapasitas saya sebagai Menhangkam Pangab, dan kapasitas saya sebagai muslim yang meluruskan tidak benar dengan tangan mulut dan doanya," ujar Wiranto, Kamis (19/6) di Jakarta Pusat.

Dijelaskanya, Kapasitas dirinya sebagai Prajurit Sapta Marga dan kami membela kejujuran kebenaran dan keadilan.

Namun, pada peryataan Press Conference Wiranto yang menyerang Capres Prabowo dibantahnya sendiri.

"Saya bukan menyerang salah satu Capres, tapi saya ingin meluruskan dan membenarkan sejarah di tahun 1998," tegas Wiranto.(bhc/put)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]