Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilukada
Jelang Pilkada DKI, Gejala Ketidakberimbangan Media Makin Terlihat
Wednesday 11 Jul 2012 06:28:48

Surat Suara Pilkada DKI Jakarta 2012 (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masih banyak media yang menunjukkan gejala ketidakberimbangan dalam meliput Pilkada DKI. Ini merupakan hasil temuan riset AJI Jakarta mengenai “Independensi Media dalam Peliputan Pemilukada DKI Jakarta 2012”, terhadap 1.322 berita selama periode kedua riset yang berlangsung pada 16 Juni-30 Juni 2012.

Riset ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis isi sederhana dengan sample 16 media. Ke-16 media itu meliputi 4 media online (Detik.com, Kompas.com, Vivanews, dan Okezone), 4 media cetak nasional (Kompas, Koran Tempo, Republika, dan Suara Pembaruan), 4 media cetak local (Pos Kota, Warta Kota, Indopos, dan Koran Jakarta), dan 4 televisi (RCTI, MetroTV, TVOne dan JakTV).

Hasil riset periode dua ini mengungkapkan penulisan berita satu sisi menjelang Pilkada DKI meningkat dibandingkan periode pertama. Kali ini pemberitaan yang satu sisi berjumlah 995 berita (75,2%), dibandingkan dengan pemberitaan dua sisi sejumlah 189 berita (14,3%), sedang yang lebih dari dua sisi hanya ada 116 berita (8,7%).

Pada periode sebelumnya, dari 675 berita yang diteliti, terdapat 479 berita satu sisi (71%), 150 berita dengan dua sisi pemberitaan (22,2%), dan 45 berita lebih dari dua sisi (6,7%).

Kontribusi paling besar terhadap pemberitaan satu sisi datang dari media online yang totalnya berjumlah 794 berita (60%), diikuti oleh media lokal 142 berita (10,7%), lalu media nasional 33 berita (2,4%), serta 26 berita di televisi nasional (2%).

Dalam masalah keberimbangan berita, ternyata hanya 235 berita (17,8%) yang seimbang, sementara berita yang tidak seimbang jumlahnya mencapai 531 berita (40,1%). Jumlah berita yang tidak seimbang ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat 235 berita (34,8%) tidak berimbang, dan 160 berita berimbang (23,7%).

Hasil riset menunjukkan kecenderungan sejumlah media dalam meliput kandidat tertentu. Misalnya saja dalam memberitakan kandidat secara tunggal, tanpa kandidat lainnya. Kandidat Fauzi Bowo mencatat jumlah pemberitaan tunggal yang paling besar (186 berita – 14,06%) diikuti dengan Jokowi (154 berita – 11,65%), kemudian Alex Noerdin (133 berita – 10,06%).

Hasil ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Riset periode satu yang berjalan sebelum measuki masa kampanye itu menunjukkan, kandidat Joko Widodo, juga Hidayat Nurwahid serta Alex Noerdin mencatat jumlah pemberitaan yang sama (69 berita secara tunggal – masing-masing mencatat 19,3%) diikuti dengan Fauzi Bowo (62 berita – 17,3%), kemudian Hendarji (46 berita – 12,8%) serta Faisal (42 berita-11,7%).

Terkait dengan itu, riset ini juga menganalisis nada berita terhadap kandidat. Pada periode penelitian ini, perolehan berita dengan nada yang positif dikumpulkan oleh kandidat Hendarji (121 berita - 9,1%), lalu Alex Noerdin (109 berita - 8,2%), dan Joko Widodo (102 berita - 7,7%). Sebaliknya, nada berita negatif paling banyak meliputi pemberitaan kandidat Fauzi Bowo (30 berita - 2,2%), kedua Joko Widodo (21 berita - 1,5%), dan Hidayat Nurwahid (13 berita - 1%).

Menyikapi hasil temuan riset tersebut, Ketua AJI Jakarta Umar Idris mengatakan “Patut disayangkan banyak media belum berimbang dan hanya memberitakan dari satu sisi. Media perlu memperbaiki kualitas beritanya lagi karena sebagian besar pemilih pilkada mengakses media untuk menentukan pilihannya, “ kata Umar. (bhc/rat)


 
Berita Terkait Pemilukada
 
Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
 
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
 
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
 
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
 
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]