Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Jelang Pemilu 2019, Stabilitas Keamanan Negara Harus Dijaga
2018-07-16 18:26:05

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Stabilitas keamanan dan pertahanan negara harus dijaga dalam menyambut perhelatan Pilpres dan Pileg tahun 2019. Untuk itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi menjelang dan selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

"'Selain Polri, TNI juga perlu terlibat di Pemilu 2019 dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Kerja sama yang baik antara TNI dan Polri akan membuat penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan kondusif, sehingga pesta demokrasi bukan malah menjadi pesta anarki,'" ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, usai menghadiri Silaturahmi KASAD dengan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Jakarta, Jumat (13/7).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyampaikan pemaparan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnarki yang menjelaskan paling tidak ada 5 potensi ancaman stabilitas dalam menyongsong Pilpres 2019.

Pertama, jika pasangan hanya satu pasang yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kedua, jika pasangan calon capres-cawapres menang tipis. Ketiga, penggunaan politik identitas dalam kampanye politik. Keempat, adanya ketidak akuratan dalam daftar jumlah pemilih. Dan Kelima, jika TNI dan Polri tidak kompak.

''Ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi TNI dan Polri, melainkan juga harus menjadi catatan kita bersama. Untuk calon tunggal, walaupun bukan hal yang mustahil namun rasanya tak akan terjadi. Jika pasangan capres-cawapres menang tipis, ada prosedur penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, tinggal bagaimana kedewasaan elite politik dalam menjaga suasana kebatinan di kalangan pendukungnya agar tidak rusuh dan melakukan tindakan anarkis. Yang paling berbahaya adalah penggunaan politik identitas dan adanya gesekan antara oknum TNI dan Polri di lapangan,'' terang Bamsoet.

Lebih jauh Politisi Partai Golkar ini menerangkan, penggunaan politik identitas dalam meraih simpati publik bukan hanya sedang dihadapi oleh Indonesia saja. Berbagai negara lain di dunia juga sedang menghadapi masalah serupa.

''Penggunaan politik identitas dalam politik sangat berbahaya sekali. Tak jarang implementasinya di lapangan bisa melahirkan konflik dan kekerasan di antara kelompok masyarakat. Pada akhirnya tatanan kebangsaan nasional yang sudah kita rawat dengan susah payah bisa rusak seketika,'' tutur Bamsoet.

Sebagai Ketua Badan Bela Negara Pengurus Pusat Forum Putra Putri Purnawiran Indonesia (FKPPI), Bamsoet berharap penuh agar TNI tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya. TNI harus netral dan tak perlu terlibat aktif dalam politik praktis.

''Saya yakin berbagai potensi kerawanan Pilpres bisa diminimalisir. TNI harus menjadi tauladan, bukan hanya bagi warga masyarakat melainkan juga bagi elite politik agar bisa menjadi peneduh bangsa,'' pungkas Bamsoet.(rnm/sf//DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Ditemukan Berceceran 2.158 KTP Dimainkan Anak di Pondok Kopi, Duren Sawit
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Komisi II Minta Pemerintah Pastikan Kesiapan Pemilu 2019
Tahun Politik, Butuh Penyejuk dari Tokoh Lintas Agama
Selisih Data Pemilih Jateng Harus Segera Diselesaikan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]