Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
2018-12-12 16:37:17

Diskusi publik bertajuk 'Peran Mahasiswa Islam Dalam Menjaga Stabilitas NKRI Menjelang Pemilu 2019' yang diadakan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (HMI KOMFISIP) Cabang Ciputat di Fifo Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (12/12).(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Abdul Aziz, menekankan kepada kader HMI untuk terus berupaya berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Aziz mengatakan, mendaftar sebagai lembaga pemantau independen Pemilu, ialah merupakan salah satu upaya dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Relawan pemantau independen terus berkurang dari tahun ke tahun maka dari itu kami harapkan ke teman-teman cabang dan komisariat mari kita ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi," ujar Aziz di sela-sela diskusi publik bertajuk 'Peran Mahasiswa Islam Dalam Menjaga Stabilitas NKRI Menjelang Pemilu 2019' yang diadakan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (HMI KOMFISIP) Cabang Ciputat di Fifo Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (12/12).

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebutkan, bahwa isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas sangat mempengaruhi kondusifitas negara terlebih dalam tahun politik seperti saat ini.

"Politik identitas itu memecah persatuan bangsa, jangan sempat terkecoh. Tapi lebih pada program kedepannya seperti apa. Mengingat republik ini adalah warisan anak cucu kita kedepannya," katanya.

Sementara itu, Direktur Bina Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Edi Setio mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, untuk tetap mewaspadai munculnya isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Mahasiswa cukup rentan akan pengaruh radikalisme dan terorisme. Oleh sebab itu potensi kerawanan yang ada di Indonesia tersebut adalah masalah intoleransi antar umat beragama, adanya memaksakan kehendak untuk mengganti ideologi, ancaman itu ada," papar dia.(bh/mos)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]