Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
2019-10-15 08:15:16

Ilustrasi. Gedung DPR, DPD, MPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 30 ribu personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan disiagakan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada 20 Oktober mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI akan memberlakukan proses pembersihan atau clearance jelang hari pelantikan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan dengan baik.

"Terkait pelaksanaan hal-hal terkait keamanan pada tanggal tersebut, beberapa tempat akan kami clearance, untuk bisa tidak adanya orang untuk hadir di gedung MPR dan DPR ini, agar pelaksanaan pelantikan akan berjalan dengan baik," kata Puan, dalam sesi jumpa pers, usai Rapat Koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Adapun jumlah personel yang disiagakan, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, nantinya akan menyisir kawasan ring satu dan ring dua, di sekitar Kompleks Parlemen. "Tentunya (pengamanan) sudah akan diatur, sehingga pelaksanaan (pelantikan) bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Jika sesuai rencana, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Terkait hal ini, Puan mengatakan bahwa sejumlah rapat koordinasi akan terus dilangsungkan, termasuk rapat koordinasi bersama jajaran MPR RI, esok hari.

"Jadi prinsipnya adalah kami selaku tuan rumah bersama MPR akan siap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu saja gabungan dari TNI Polri beserta seluruh jajarannya siap untuk melaksanakan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden," pungkas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Terkait clearance, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono juga menyampaikan bahwa sesuai instruksi, bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah menyiapkan perimeter di sekitar Kompleks Parlemen. Dirinya menambahkan bahwa penerapan perimeter ini sama seperti saat menghadapi unjuk rasa mahasiswa, beberapa waktu lalu.

"Kita sudah menyiapkan perimeter di sekitaran Kompleks Parlemen. Kita sudah menyiapkan pengamanan seperti halnya kita menghadapi unjuk rasa beberapa saat yang lalu. Jadi tidak ada yang spesifik, kami mengimbau kepada pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR," kata Pangdam Jaya.(alw/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait DPR RI
 
Ikuti Legal Expo 2019, Masyarakat Antusias Kunjungi Stan DPR
 
Paripurna DPR Tetapkan 11 Komisi dan 6 Badan
 
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
 
Pimpinan DPR Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan
 
Ketua DPR Siap Buka Ruang Dialog Dengan Mahasiswa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]