Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Jelang 17 April 2019, Boni Hargens: Masyarakat Agar Rasional dan Bijak Menentukan Pilihan
2019-04-16 06:52:54

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam diskusi LPI ke-25, di Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan, menjelang pencoblosan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, masyarakat dihadapkan dengan fenomena kekuatan politik atau pihak-pihak yang ingin mengembalikan kejayaan rezim orde baru. Namun, ia enggan menyebut siapa pihak yang dimaksud.

Menurut Boni, kekuatan politik itu diduga muncul kembali dan dikhawatirkan bertujuan membangun narasi politik yang cenderung memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kekuatan politik yang ingin mendewakan kembali masa lalu, kekuatan politik yang ingin membelah masyarakat dengan narasi-narasi yang provokatif," ujar Boni kepada media seusai diskusi LPI ke-25 bertajuk "Konsolidasi Demokrasi Pasca-Soeharto, Masa Depan Vs Masa Lalu", di Ammarin Restaurant, kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (15/4).

Munculnya kembali kekuatan politik semacam itu, lanjut Boni, sangat disayangkan karena dapat merusak proses demokrasi bangsa Indonesia dan juga keutuhan NKRI.

"Proses politik 2019 ada ditengah situasi konsolidasi demokrasi semacam ini. Maka, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ingin membawa sebuah pesan kepada pemilih, 2 hari lagi, ini adalah momentum terbesar kita akan menyaksikan sejarah bangsa ini kedepan," kata Boni.

Untuk itu, Boni mengingatkan masyarakat agar rasional dan bijak dalam menentukan pilihan. Karena menurutnya, pembangunan harus tetap berlanjut demi kebaikan masyarakat.

"Apakah kita ingin bangsa ini dikendalikan oleh kekuatan yang mau membesarkan lagi Orde Baru atau kita mau pembangunan dan proses berbangsa dan bernegara ini terus maju ke depan menjadi sebuah bangsa yang besar," tegasnya.

"Ini pilihan ada di tangan kita, maka kita berharap pemilih menjadi lebih rasional, lebih bijaksana untuk melihat siapa di belakang para kandidat sehingga tidak asal memilih," sambungnya.

Lebih lanjut, Boni menginginkan Pemilu 2019 tak menimbulkan efek perpecahan dan sentimen-sentimen yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.

"Ini bukan perkara kecil, ini soal Indonesia masih bertahan atau tidak ke depan. Maka jangan pernah meremehkan isu-isu yang muncul, jangan pernah mobilisasi hoax, fitnah karena itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan peradaban kita," pungkasnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
 
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
 
Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
 
Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]