Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Jelang 17 April 2019, Boni Hargens: Masyarakat Agar Rasional dan Bijak Menentukan Pilihan
2019-04-16 06:52:54

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam diskusi LPI ke-25, di Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan, menjelang pencoblosan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, masyarakat dihadapkan dengan fenomena kekuatan politik atau pihak-pihak yang ingin mengembalikan kejayaan rezim orde baru. Namun, ia enggan menyebut siapa pihak yang dimaksud.

Menurut Boni, kekuatan politik itu diduga muncul kembali dan dikhawatirkan bertujuan membangun narasi politik yang cenderung memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kekuatan politik yang ingin mendewakan kembali masa lalu, kekuatan politik yang ingin membelah masyarakat dengan narasi-narasi yang provokatif," ujar Boni kepada media seusai diskusi LPI ke-25 bertajuk "Konsolidasi Demokrasi Pasca-Soeharto, Masa Depan Vs Masa Lalu", di Ammarin Restaurant, kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (15/4).

Munculnya kembali kekuatan politik semacam itu, lanjut Boni, sangat disayangkan karena dapat merusak proses demokrasi bangsa Indonesia dan juga keutuhan NKRI.

"Proses politik 2019 ada ditengah situasi konsolidasi demokrasi semacam ini. Maka, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ingin membawa sebuah pesan kepada pemilih, 2 hari lagi, ini adalah momentum terbesar kita akan menyaksikan sejarah bangsa ini kedepan," kata Boni.

Untuk itu, Boni mengingatkan masyarakat agar rasional dan bijak dalam menentukan pilihan. Karena menurutnya, pembangunan harus tetap berlanjut demi kebaikan masyarakat.

"Apakah kita ingin bangsa ini dikendalikan oleh kekuatan yang mau membesarkan lagi Orde Baru atau kita mau pembangunan dan proses berbangsa dan bernegara ini terus maju ke depan menjadi sebuah bangsa yang besar," tegasnya.

"Ini pilihan ada di tangan kita, maka kita berharap pemilih menjadi lebih rasional, lebih bijaksana untuk melihat siapa di belakang para kandidat sehingga tidak asal memilih," sambungnya.

Lebih lanjut, Boni menginginkan Pemilu 2019 tak menimbulkan efek perpecahan dan sentimen-sentimen yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.

"Ini bukan perkara kecil, ini soal Indonesia masih bertahan atau tidak ke depan. Maka jangan pernah meremehkan isu-isu yang muncul, jangan pernah mobilisasi hoax, fitnah karena itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan peradaban kita," pungkasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional
Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]