Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
DPO
Jaksa Tangkap dan Eksekusi Seorang Terpidana Kasus Korupsi Dapen PT Pupuk Kaltim di Bali
2020-10-16 10:17:18

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budisantoso didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kasi Pidsus Kejari Jakpus) M Yusuf Putra, dan Kepala Seksi Intelijen dan Humas Kejari Jakpus Ashari Syam pada saat Konperensi di Pers di kantornya.(Foto: BH /ams)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) kala itu menetapkan 6 orang terdakwa kasus dugaan tindak pidana Korupsi dana yayasan pensiun (Dapen) PT Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim). Ironisnya, dari 6 orang itu, terjadi perbedaan putusan karena 4 orang lainnya perkaranya masih berproses. Sedangkan sisanya ada yang dibebaskan dan ada yang dihukum.

Nah, untuk yang dihukum ini, adalah mantan Direktur Utama PT Bukit Inn Resort, Ida Bagus Surya Bhuwana. Ia ditangkap karena telah menjadi terpidana berdasarkan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Oleh karena itulah tim Tabur (Tangkap Buronan) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat pada pukul 16.00 Wita, menangkapnya di kawasan Jimbaran View, Kabupaten Badung, Bali pada Kamis (15/10).

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budisantoso, keberhasilan dalam menangkap terpidana yang telah menjadi buronan dan DPO selama tiga bulan ini, tak lepas berkat kerjasama dengan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Tim Tabur Kejaksaan Agung serta dibantu oleh Tim Tabur dari Kejari Kabupaten Badung dan Kejati Bali.

"Terpidana Ida Bagus Surya Bhuwanamerupakan salah seorang terdakwa dalam tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan investasi dan keuangan Dapen PT Pupuk Kaltim. Selaku Direktur Utama PT Bukit INN Resort ini, dia telah membuat perjanjian penjualan aset Dapen PT Pupuk Kaltim secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 175.106.501.048, sesuai laporan audit BPKP," ujarnya saat konferensi pers, di kantornya pada Kamis (15/10) malam.

Lebih lanjut Riono menjelaskan, pada saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pihaknya selaku Jaksa Penuntu Umum (JPU) sudah menahannya sejak (4/12/2018) lalu, di Rutan Salemba cabang Kejagung. Dia bersama 5 orang terdakwa lainnya, yakni Direktur Investasi Dapen Pupuk Kalim berinisial Z dan EA selaku Dirut Dapen Pupuk Kaltim.

"Pada saat persidang, kami menuntutnya selama 8 tahun penjara, dan denda Rp.250 juta, dengan uang pengganti sebesar Rp.15 milyar. Namun, Majelis hakim dalam putusannnya membebaskan mereka. Sehingga terdakwa yang sebelumnya kami ditahan, terpaksa dibebaskan, dan selanjutnya kami mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA)," ucapnya didampingi oleh Kasi Pidsus M Yusuf dan Kasi Intelijen Ashari Syam.

Pada akhirnya, upaya hukum tersebut tidak sia-sia. Karena pada 8 Juli 2020 lalu, pihak Kejaksaan selaku JPU dan juga eksekutor ini, telah menerima relaas petikan putusan kasasi dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, nomor: 1230 K/Pid/2020 tertanggal 29 Juni 2020. Terdakwa Ida Bagus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dengan amar putusannya, mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Nomor: 51/Pid.SusTPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 5 September 2019.

Perbedaan Putusan

Ironisnya, ada perbedaan dalam putusan kasasi dari 6 orang terdakwa kasus dugaan Korupsi Dapen PT Pupuk Kaltim ini. Karena sudah ada 2 putusan kasasi, namun putusannya berbeda-beda. Sehingga menimbulkan tanda tanya bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Karena satu dihukum dan satunya lagi dibebaskan, kok bisa ya, apa apa dengan putusan tersebut.
Karena menurut mantan Direktur Utama PT Bukit Inn Resort, Ida Bagus Surya Bhuwana ini, dirinya tidak bersalah. Tetapi, mengapa Ia ditangkap, padahal terdakwa lain masih bebas berkeliaran.

"Saya tidak bersalah, jangan di foto-foto dong, karena saya bukan koruptor. Apakah kalian wartawan, ayo kita ngomong, karena yang lainnya bebas," ujar Ida Bagus dengan lantang, dipelataran lobby kantor Kejari Jakpus, sembari berjalan digelandang oleh jaksa eksekutor menuju lantai empat ruang Pidsus Kejari Jakpus.

Terkait hal itu, orang nomor satu di Kejari Jakpus ini mengakui sudah ada dua putusan Kasasi. Namun untuk putusan siapa yang dibebaskan tersebut, Riono bilang pihaknya belum mengetahuinnya, dengan alasan belum menerima salinan putusannya.

Sedangkan untuk empat orang terdakwa lainnya, hingga saat ini perkaranya masih berproses dan belum diputuskan oleh hakim agung kasasi di Mahkamah Agung. "Kalau putusan yang ada baru ini, sama yang satu lagi ada dan di putus bebas. Sementara yang empat lainnya belom keluar putusannya," imbuhnya.

Terkait ada yang bebas itu, menurut Riono pihaknya masih menunggu relaas petikan putusan kasasi tersebut, untuk dipelajari. karena rencananya, pihaknya akan melakukan Peninjauan Kembali (PK), terhadap satu orang terdakwa yang diputus bebas tersebut.

"Belum terinformasi ya. Karena putusan kasasinya itu kami belum terima. Tapi nanti setelah kami terima akan kami pelajari, karna memang kami bisa melakukan peninjauan kembali," pungkasnya.(bh/ams)


 
Berita Terkait DPO
 
Polisi: Diduga Cai Changpan Memilih Bunuh Diri karena Terdesak
 
Jaksa Tangkap dan Eksekusi Seorang Terpidana Kasus Korupsi Dapen PT Pupuk Kaltim di Bali
 
Jaksa Berhasil Tangkap DPO WN Amerika Serikat, Dalton Tanonaka
 
Kejari Jaksel Berhasil Tangkap Dokter Maya Laksmini, DPO 7 Tahun
 
Kejari Karo Berhasil Tangkap DPO Terpidana Kasus Korupsi Alkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bandingkan Presiden Prancis dan Film My Flag: Merah Putih Vs Radikalisme, Tengku Zul: Sponsornya Apa Saja?
Ucapan Anti Islam Presiden Prancis Dapat Timbulkan Kegaduhan
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO
Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati
Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang
Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata
Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]