Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Hakim
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
2019-12-05 12:27:53

Sidang terdakwa hakim Kayat serta terdakwa Jonson Siburian dan Sudarman sendang mendengarkan tuntutan Jaksa KPK.(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Jaksa-KPK) pada sidang yang di gelar di ruang sidang Prof Dr M Hatta Ali di Pengadilan Negeri Samarinda pada, Rabu (4/12) menuntut Hakim Kayat selaku terdakwa dalam kasus OTT KPK di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan tuntutan 10 tahun penjara.

Dihadapan Majelis Hakim yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Agung Sulistiono yang didampingi hakim anggota Abdurahman Karim dan Arwin Kusmanta, JPU KPK Arief Suhermanto dan Nur Haris Arhadi, selain menuntut terdakwa Kayat 10 tahun penjara, denda Rp 2 Milyar atau diganti dengan penjara kurungan 6 bulan.

Terdakwa Kayat juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai Rp 372.216.000, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa selama 1 bulan setelah putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, terang Jaksa dalam amar tuntutannya.

Sidang yang digelar sekitar pukul 10.35 WITA, tuntutan setebal 537 halaman secara bergantian membacakan berkas tuntutannya kepada terdakwa dan menguraikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan.

Dalam amar tuntutan JPU mengatakan bahwa, terdakwa Kayat terbukti melakukan tindak pidana sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

Demikian juga dengan terdakwan Jonson Siburian dan Sudarman, Jaksa KPK Arief Suharmanto menuntuk kedunya dengan melanggar tindak pidana korupsi sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tuntutan masing-masing selama 8 tahun penjara.

Selain keduanya di tubtut 8 tahun penjara juga denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara.

Kuasa hukum Jonson Siburian dan Sudarman, menanggapi tuntutan JPU KPK terhadap kliennya mengatakan akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya. Pihaknya menilai Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya tidak mempertimbangkan saksi dalam fakta persidanga, tegasnya.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Hakim
 
Komisi Yudisial Alat Rakyat untuk Evaluasi Hakim Agung
 
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
 
DPR Kantongi 10 Calon Hakim Usulan KY
 
Hakim PT Jakarta akan Dilaporkan Haris Azhar ke KY dan Bawas MA
 
Advokat Pemukul Hakim PN Jakpus Didakwa Menganiaya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Komisi I Minta Arus Masuk-Keluar Indonesia Diperketat
Virus Corona: 'Lockdown' di Wuhan Berakhir, Warga Bisa Keluar Kota Pertama Kali Sejak Januari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]