Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Amerika Serikat
Jaksa Federal Selidiki Dugaan Pelanggaran Pajak Putra Presiden AS Terpilih Joe Biden
2020-12-11 08:07:06

Joe Biden (kanan) "sangat bangga" dengan putranya, Hunter Biden (kiri), menurut tim transisi presiden.(Foto: REUTERS)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Hunter Biden, putra dari presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden, dikabarkan sedang dalam penyelidikan oleh jaksa federal di Delaware, AS, mengenai dugaan pelanggaran pajak.

Hunter Biden mengatakan dia menanggapi kasus itu "dengan sangat serius" tetapi yakin "tinjauan obyektif" akan menunjukkan bahwa dia menangani urusan pajaknya "secara legal dan tepat".

Tim transisi Joe Biden-Kamala Harris mengatakan presiden terpilih "sangat bangga dengan putranya".

Sebuah pernyataan tertulis dari tim transisi mengatakan Hunter telah "berjuang melalui tantangan yang sulit, termasuk serangan pribadi yang keji dalam beberapa bulan terakhir, dan bangkit kembali lebih kuat".

Hunter Biden mengatakan dia mengetahui penyelidikan atas dugaan pelanggaran pajak pada hari Selasa (9/12).

Dia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut.

Pria berusia 50 tahun itu sering menjadi sasaran kritik Partai Republik selama kampanye pemilu presiden 2020, dengan fokus pada urusan bisnisnya di Ukraina dan China, ketika Joe Biden menjadi wakil presiden selama pemerintahan Barack Obama.






Pelosi



Keterangan gambar,


Pimpinan Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mendukung penyelidikan pemakzulan resmi Trump.




Desember lalu, Presiden Donald Trump dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Demokrat - partai pendukung Joe Biden - dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres atas upayanya enekan Ukraina menyelidiki keluarga Biden.

Tapi Trump diselamatkan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik pada Februari.

Penyelidikan terbaru terhadap dugaan pelanggaran pajak Biden muncul setelah ayahnya membentuk kabinet.

Jika kasus ini masih berjalan ketika Biden mulai menjabat bulan depan, jaksa agung yang dipilihnya mungkin akan mengawasi penyelidikan, lapor kantor berita AP.

Sorotan tetap pada Hunter






Analysis box by Anthony Zurcher, North America reporter


Pemilu presiden telah usai, namun putra dari presiden terpilih Joe Biden, Hunter - sasaran serangan Partai Republik dalam kampanye pemilu lalu - akan tetap menjadi berita.

Terungkapnya Hunter sedang dalam penyelidikan pajak tidak sepenuhnya mengejutkan.

Ada petunjuk tentang pertanyaan semacam itu selama berbulan-bulan.

Namun, dengan konfirmasi resmi, muncul pengawasan lebih lanjut - dan potensi sakit kepala politik bagi presiden terpilih.

Jika Partai Republik tetap menguasai Senat, rapat dengar pendapat tentang keuangan Hunter - dan hubungan apa pun dengan Presiden Biden - adalah kesimpulan yang sudah pasti.

Dan jika penyelidikan berubah menjadi tuntutan formal, masalah politik bagi keluarga Biden bisa berubah menjadi masalah hukum yang sangat nyata.

Sementara para pengkritik Donald Trump akan dengan cepat menuduh presiden yang mengatur penyelidikan ini sebagai pembalasan politik, jaksa yang berada di balik penyelelidikan ini, David Weiss dari Delaware, adalah seorang jaksa veteran.

Meskipun ia ditunjuk oleh presiden saat ini, Weiss juga bekerja sebagai wakil jaksa selama masa kepresidenan Demokrat Barack Obama.

Hunter Biden, dalam sebuah statemen, mengatakan bertindak "secara legal dan tepat".

Jika demikian, masalah ini pada akhirnya akan memudar dari pandangan.

Namun, berada di bawah mikroskop investigasi kriminal federal bukanlah urusan yang menyenangkan.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Amerika Serikat
 
Resmi Jadi Presiden, Joe Biden Langsung Batalkan Kebijakan Kunci Trump
 
Jelang Pelantikan Biden: 25.000 Tentara Amankan Washington, Sejumlah Kelompok Gelar Protes Bawa Senjata Api
 
Joe Biden Umumkan Paket Stimulus Ekonomi AS termasuk Tunjangan Rp20 Juta Per Warga
 
Siapa 'Dukun QAnon' yang Didakwa atas Kerusuhan di Gedung Capitol?
 
Jaksa Federal Selidiki Dugaan Pelanggaran Pajak Putra Presiden AS Terpilih Joe Biden
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gubernur Sultra Siap Anggarkan APBD untuk Pelatihan Pekerja Migran Indonesia
Bamsoet Dampingi Presiden Joko Widodo Buka Indonesia International Motor Show 2021
HNW Apresiasi Pernyataan Ramadhan Presiden Biden
Waspada Potensi Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim
AJI Desak Kepolisian Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi
Helene Sienca Ternyata Pernah Ditipu, Beli Tas Online Malah di PHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Waspada Potensi Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim
Aplikasi SINAR Resmi Diluncurkan, Polri: Pembuatan dan Perpanjangan SIM Cukup Lewat Online
Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'
Habib Salim Segaf Aljufri: Tugas Parpol Melakukan Pendidikan Politik Etika
Bocor Lagi, 533 Juta Nomor Ponsel dan Informasi Data Pengguna Facebook Dicuri
Polri-Bea Cukai Gagalkan Peredaran 42 Kg Sabu dan 85 Ribu Butir Ekstasi Jaringan Malaysia-Batam-Medan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]