Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
KKP
Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen
2022-02-10 13:35:37

Ilustrasi. Illegal fishing.(Foto: istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk serius menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen. Pasalnya, ia menilai KKP belum berkontribusi menguatkan aspek yang ingin diperjuangkan dalam menjaga kedaulatan negara.

"Landas kontinen ini berbicara kedaulatan negara, tentu menyangkut konvensi internasional yang mengikat. Kami harap KKP serius memperkuat landas kontinen Indonesia. Kami lihat, hingga saat ini, selama beberapa kali rapat, belum pernah menyentuh soal landas kontinen," ujar Riezky dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2).

Dengan potensi laut Indonesia yang besar sekaligus unsur armada pengamanan yang terlibat cukup banyak, politisi PDI-Perjuangan itu sangat menyayangkan illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia. Kejadian tersebut seringkali terjadi pada saat pergantian tahun anggaran.

Sebagai anggota Pansus RUU Landas Kontinen, dirinya menekankan segenap elemen di dalam KKP, terutama jajaran eselon I KKP untuk segera membahas materi RUU Landas Kontinen. Sehingga Pansus RUU Landas Kontinen bisa mendukung sekaligus bersinergi dengan apa yang ingin diperjuangkan oleh KKP.

Sebagai informasi, RUU tentang Landas Kontinen merupakan RUU inisiatif pemerintah dalam lingkup sektor kelautan dan perikanan. RUU ini telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna untuk menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2022. Salah satu yang menjadi sorotan RUU Landas Kontinen ini adalah memperkuat kewenangan perbatasan landas kontinen Indonesia.

Selanjutnya, di dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 diputuskan bahwa untuk memperpanjang pembahasan RUU tentang Landas Kontinen hingga Masa Persidangan IV mendatang. Keputusan tersebut berlandaskan pada surat Pimpinan Pansus RUU Landas Kontinen kepada Ketua DPR RI tanggal 2 Februari 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pembahasan.(ts/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait KKP
 
Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen
 
Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP
 
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
 
Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
 
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]