Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kesehatan
JKN Penting Atasi Permasalahan Kesehatan
2019-08-01 06:31:29

Ilustrasi. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).(Foto: Istimewa)
MEDAN, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana sistem pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, maka peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan menjadi sangat penting, dikarenakan lebih dari 80 persen masalah kesehatan harus dapat diselesaikan di tingkat dasar. Menurut Saleh, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas menjadi faktor penting bagi keberhasilan program JKN.

Lebih lanjut Saleh menjelaskan bahwa JKN merupakan asuransi sosial yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan merupakan pengejawantahan pelaksanaan amanat konsitusi yang sudah diinisiasi sejak tahun 2004, dengan disahkannya Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sejak diundangkan hingga 10 tahun kemudian, regulasi ini bisa diimplementasikan sampai sekarang. Implementasi JKN telah membantu jutaan masyarakat Indonesia.

"Sejak tahun 2004 telah disahkan UU SJSN, dan 10 tahun kemudian bisa diimplementasikan sampai sekarang. Hal ini patut kita banggakan. Saat ini, JKN menjadi satu-satunya program jaminan kesehatan, yang merupakan asuransi sosial, terbesar di dunia dengan premi terendah. Per bulan Juli 2019, Peserta JKN mencapai lebih dari 222 juta penduduk," ungkap Saleh saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (27/7) lalu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, JKN ini bisa dicatat sebagai revolusi pelayanan kesehatan di Indonesia yang tidak saja memperluas coverage pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian nasional dengan tingginya demand berbagai hal untuk pelaksanaan program ini seperti obat dan alat kesehatan.

Dari hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi JKN pada ekonomi di tahun 2016 sebesar Rp 152,2 triliun, dan diperkirakan akan mencapai Rp 289 triliun di tahun 2021. Namun, setiap tahunnya pelaksanaan Program JKN mengalami selisih antara jumlah premi yang dikumpulkan dan jumlah klaim yang harus dibayarkan (mismatch), yang sering disebut sebagai defisit.

Jika ditotal secara keseluruhan jumlah bailout untuk menutup defisit ini sejak tahun 2014 sampai sekarang sebesar Rp 37,9 triliun, termasuk bailout yang dikucurkan untuk defisit tahun 2018 sekitar Rp 10,2 triliun. "Permasalahan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan ini multifactorial yang perlu segera dilakukan perbaikan secara sistemik," tandas legislator dapil Sumatera Utara itu.

Lebih lanjut Saleh berharap, dengan adanya program nasional yang implementasinya ada di daerah, adanya dukungan, sinergitas dan keselarasan kebijakan yang dicanangkan daerah sehingga hasil akhirnya diharapkan terjadi peningkatan pembangunan kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan di Sumut khususnya, sehingga amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.(skr/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Kesehatan
Johnson & Johnson Didenda Rp 8,1 Triliun terkait Krisis Opioid
JKN Penting Atasi Permasalahan Kesehatan
Masyarakat Mengapresiasi Pelayanan Kesehatan dan Kebersihan RSUD Kaur
Komitmen Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Riny Fitrianti Didukung Masyarakat Karimun
Dokter Spesialis Dituding Sering Mangkir, Direktur RSUD Kaur Angkat Bicara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]