Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
DPRD Kaltim
Izin Investasi Kaltim Meningkat
2020-01-18 07:20:53

SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim dan Dinas Pariwisata Kaltim, untuk membahas soal perizinan dan pariwisata terkait perekonomian dan investasi di Kalimantan Timur, Selasa (14/1).

Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa masalah perizinan dan pariwisata secara langsung kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlalu banyak untuk Kaltim, namun secara ekonomi berdampak bagi masyarakat. "Dampak perekonomian yang bisa kita lihat itu adalah multiplayer efek nya kepada masyarakat".

Kepala Dinas DPMPTSP Kaltim Abdullah Sani mengatakan terkait fakta yang selama ini ada dimasyarakat bahwa ada MoU yang diperjualbelikan yang menyebabkan tumpang tindihnya masalah perizinan, dan memberikan warning agar berhati-hati terhadap calon investor. "Kta wajib melakukan pemantauan dan realisasi terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Kaltim," terangnya.

Selanjutnya Sri Wahyuni selaku Kepala Dinas Pariwisata Kaltim menerangkan bahwa secara struktur akan melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang pemerintah desa yang akan diberlakukan pada 2021 nanti.
"Kementrian Pariwisata akan menjadi satu dengan ekonomi kreatif dan tidak berbasis teritori dan pada tahun ini akan meningkatkan promosi pariwisata untuk memancing investor," jelasnya.

Kemudian secara umum Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu dan anggota Komisi II diantaranya Safuad, Sapto Setyo Pramono, Nidya Listiyono, Sutomo Jabir dan Akhmed Reza Fachlevi memberikan pernyataan hampir sama terhadap persoalan investasi baik dari sisi perizinan dan pariwisata di Kaltim.

Ditambahkan Veridiana bahwa masalah investasi ini masih harus dibahas lebih lanjut lagi karena masih menunggu data-data yang mesti dipelajari lagi.
"Sebenarnya pembahasan kita pada hari ini masih kurang karena banyak yang perlu dibahas, tapi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya," pungkasnya.(hms8/dprd/bh/gaj)



 
Berita Terkait DPRD Kaltim
 
• 36 Ormas Daerah Menilai Paripurna DPRD Kaltim Mengusulkan Hasanuddin Mas'ud Jadi Ketua DPRD Cacat Hukum
 
• Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser
 
• Pembentukkan Perusda Baru Akan di Moratorium
 
• Izin Investasi Kaltim Meningkat
 
• Paripurna Istimewa DPRD Peringatan HUT Kaltim ke 63 Digelar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]