PALEMBANG, Berita HUKUM - Rencana para anggota DPR RI mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah soal kenaikan BBM bersubsidi, akan menjadi forum yang tepat bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakannya tersebut. DPR pun akan menilai dengan kritis kebijakan kenaikan ini di forum resmi parlemen.
Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir selama kunjungan resesnya di dapil Sumatera Selatan I, melihat, masyarakat terus menolak kenaikan harga BBM Rp 2000 per liter, ungkapnya saat dihubungi Rabu (24/12). Rakyat miskin, setidaknya yang terekam di Sumsel, tak sanggup lagi menghadapi kenaikan BBM yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok juga ikut naik.
“Selama reses, para anggota DPR akan mengumpulkan fakta-fakta terkait respon masyarakat terhadap kenaikan BBM. Gabungan masyarakat banyak yang menolak kenaikan tersebut. Kami dapat buktikan saat kunjungan reses yang sedang dijalankan ini. Rakyat miskin tak kuat lagi menghadapi eskalasi kenaikan biaya hidup akibat BBM naik. Akibat yang terjadi di lapangan tidak sebanding dengan keuntungan fiskal yang diperoleh pemerintah sebesar Rp 1 triliun,” papar politisi PAN ini.
Untuk itu, pihaknya mendorong DPR untuk terus menggulirkan hak interpelasi ini, karena angka kenaikannya di luar kewajaran. “Wacana ini terus bergulir meski ada rencana pemerintah akan menurunkan harga BBM,” ungkap Hafisz. Pemerintah harus memanfaatkan betul forum resmi ini untuk menjelaskan latar kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bagi DPR, forum ini juga sangat pas untuk mendapatkan jawaban resmi dari pemerintah.(mh/dpr/bhc/sya) |
