JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra menyatakan, adanya perekrutan anggota keluarga atau kroni-kroninya dalam partai politik, akan mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia.
"Kroni-kroni yang dilibatkan dalam dunia politik itu merusak sistem demokrasi di Indonesia. Dan itu tidak baik dalam proses demokratisasi," kata Indra kepada wartawan usai diskusi KJPP di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).
Menurutnya, jika ada perekrutan kroni-kroni dalam partai, maka itu menunjukkan adanya kaderisasi yang tidak sempurna dalam partai tersebut.
"Karena ketika itu dilakukan, maka akan menunjukkan proses kaderisasi di partai tidak berjalan dan nilai-nilai demokrasi tidak diambil secara utuh," ujarnya.
Anggota komisi III DPR RI ini juga menyatakan, jika partai memberlakukan hal tersebut, maka partai politik sudah bergeser fungsinya. "Nah begitu juga dalam proses pemilihan kedepan jadi akhirnya partai bukan menjadi sarana publik, tetapi jadi sarana keluarga atau kelompok jadi itu tidak sehat," ujarnya.
Namun, Ia menyatakan PKS berkomitmen ingin menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, jadi tidak akan melakukan perekrutan anggota keluarga atau kroni-kroninya. Ia menegaskan, Majelis Dewan Syuro dengan sangat jelas menyatakan pelarangan tersebut. Hal ini demi menjadikan Indonesia lebih baik.
"Ada keputusan dari majelis syura yang melarang bahwa kalo istri jadi caleg, maka suami tidak boleh jadi caleg. Bahkan kalo suami sudah jadi walikota, maka istrinya tidak boleh jadi pejabat negara juga bahkan anaknya juga gak boleh," jelasnya.
Indra juga menambahkan, seharusnya dalam pemilu 2009 dan 2014 partai politik sudah harus sadar dan tidak boleh lagi ada pola seperti itu. Jadi dengan pola seperti itu akan menjadi masalah bila tetap dipertahankan.
"Karena partai yang akan bertahan kedepan itu adalah partai yang punya sistem yang jelas yang memiliki kaderisasi yang jelas dan ideologi yang kuat. Jadi era kroni itu sudah lewat," tandasnya.(bhc/riz) |
