JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPK Abraham Samad sangat keberatan dan kecewa dengan isi kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan KPK, dimana point itu merupakan titipan seseorang, Rabu (6/2).
Isi point ke 4 yang berbunyi: "Komisi III mengingatkan KPK agar menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mewaspadai dan menjauhi campur tangan pihak asing dalam berbagai bentuk dan alasannya."
"Alasannya itu merupakan kesimpulan pesanan, agar seseorang dapat tidur nyenyak dan saya menolak mentah-mentah," ujar Abraham, Rabu (6/2).
"Ada pihak tertentu yang ingin dimasukannya pesanan itu, dan saya yakini bahwa penyidik KPK masih lurus dan independen, tidak boleh diataur-atur dalam proses waktu dan penyidikan kasus korupsi," kata Abraham Samad.
Ahmad Yani dari Fraksi PPP mengatakan, sejauh mana kita dapat mengawasi dari kesimpulan rapat ini, bila ada dana hibah itu menjadi masalah.
"Ada motif apa di belakang ini, namun ada konsekuensi logis bahwa negara menanggung beban anggaran dari Lembaga KPK setiap tiap tahunnya naik, dan tidak pernah turun," ujarnya.
lalu ditambahkannya, "Dibuat kesimpulan RDP ini bagaimana tata cara melaksanakan kesimpulannya ini, jadi tolong print out kesimpulan, terus tugas dan fungsi pengawasan kita apa?," tanya Ahmad Yani.
Ahmad Yani menginginkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada point ke 4 ini agar dapat disetujui.
Sementara Indra dari Fraksi PKS jelas-jelas menolak keras bantuan pihak asing di lembaga KPK. Indra mencurigai akan ada kepentingan asing apa lagi dari negeri Paman Sam.
A Muzamil Yusuf, yang juga dari Fraksi PKS, mengibaratkan KPK, akan seperti Densus 88 yang banyak memakan korban.
"Sampai kita tidak tahu bahwa hubungan Densus 88 itu telah merengut banyak nyawa orang, sementara KPK ini akan merengut harga diri orang," ujar A Muzamil Yusuf.
Sementara berbeda dengan suara Eva Wulandari dari PDIP yang mengungkapkan, "meminta larangan kerjasama dengan pihak asing itu tidak beralasan, silahkan saja KPK bekerja sama dengan pihak asing, asal tidak ada berhutang," ujar Eva Wulandari.
Akhirnya kesimpulan RDP dalam point ke 4 ini dibatalkan, dan sepakat ditolak oleh Anggota DPR RI. Bambang Susatyo mengatakan, "sudahlah tidak perlu lagi dimasukkan kalau hanya akan menjadi polemik.(bhc/put) |
