Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Kejaksaan Agung RI
Inilah 6 Program Kejati Jateng Berkomitmen Menuju WBK dan WBBM
2019-09-04 16:40:27

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Yunan Harjaka.(Foto: BH /ars)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya meningkatkan profesionlisme di lingkungan Kejaksaan melalui program yakni dengan Pembangunan zona intregritas Wlayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang kian kencang digaungkan oleh Wakil Jaksa Agung. Dr Arminsyah.

Hal itu nembuat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Jateng) Yunan Harjaka SH MH, tidak tinggal diam. Ia bersama para Asisten dan anggotanya berbenah diri dan membuat beberapa program serta inovasi. Bersama angotanya ia melakukan paparan serta komitmen untuk mendapatkan predikat WBK menuju WBBM bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Selasa (2/9).

Dalam paparannya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yunan Harjaka SH MH mengatakan dalam rangka mewujudkan aparat sipil negara (ASN) yang profesional, akuntabel dan transparan kami telah berkomitmen untuk membangun zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Untuk mewujudkan program pemerintah yang bersih, akuntabel dan efektif, menurut Yunan Kejati Jateng telah membuat enam area yang meliputi, pertama management peubahan, pada semua bidang yang berbasis teknologi dan berintegrasi.

"Kedua, penataan tata laksana, sebagai salah satu pilar telah melaksanakan prosedur berbasis teknologi, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien efektif dan akuntabel," ujarnya.

Selain itu, Yunan telah melakukan penataan management sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan penguatan akuntabilitas kinerja para anggotanya sebagai insan Adhyaksa.

Lebih lanjut program yang ke lima adalah penguatan pengawasan dan program yang ke enam adalah peningkatan kwalitas pelayanan publik, pungkasnya.(bh/ams)


 
Berita Terkait Kejaksaan Agung RI
 
Jampidum Fadil Zumhana Setujui 13 Perkara Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan RJ
 
Penjelasan Wakil Jaksa Agung Terkait Proses Seleksi Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Berkualifikasi Pemantapan
 
Bareskrim Polri Tetapkan 8 Orang sebagai Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung
 
Jaksa Agung Melantik 19 Pejabat Esselon II Secara Virtual
 
Setia Untung Arimuladi Menjadi Wakil Jaksa Agung Definitif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]