JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan calon presiden (capres) Prabowo Subianto menggugat hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dipuji. Sikap mantan Danjen Kopassus dinilai sesuai konsep negara demokrasi.
"Saya cukup bahagia mendengar Pak Prabowo mendaftarkan gugatan ke MK, saya kira itu sebagai wujud dari negara demokrasi," ujar Ketua Umum Presidium Alumni 212, Ustad Aminuddin di diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertema 'Legitimasi Pemilu 2019: Antara People Power dan Rekonsiliasi' di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).
Dukungan kepada sikap Prabowo, dinilai penting mengingat aksi demonstrasi penolakan terhadap hasil Pilpres, belakangan berujung ricuh. Aminuddin sendiri menyesalkan peristiwa yang kabarnya merenggut 8 korban jiwa itu.
"Kemarin saya menyesalkan kenapa harus terjadi bentrok seperti itu," ucapnya.
Aminuddin menilai terdapat penyusup dalam aksi demonstrasi di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) tersebut. Sebab secara penampilan, ia ragu jika orang-orang yang diamankan kepolisian merupakan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, apalagi alumni 212.
"Saya sepakat jika ada penyusup untuk kepentingan lain yang dikerahkan, itu orang-orang bertatto tidak mereprensentasikan 212," jelasnya.
Setelah ini, Aminuddin berharap kondisi keamanan dan perpolitikan bangsa semakin membaik. Ia meminta selanjutnya tidak ada lagi istilah 'cebong' maupun 'kampret' di masyarakat. "Sekarang istilah cebong dan kampret harus sudah tidak ada lagi. Sekarang bagaimana kita memikirkan pembangunan bangsa lebih baik lagi ke depannya," tandasnya.
Diskusi Publik diakhiri dengan deklarasi bersama oleh Ketua Umum PA 212 Aminuddin dan Jaringan Mahasiswa Antar-Kampus yang menolak aksi people power yang tidak konstitusional, mengutuk kerusuhan 21-22 Mei dan mendukung aparat kepolisian bersikap tegas serta melakukan pengusutan tuntas terhadap dalang kerusuhan tersebut.(bh/mos) |
