Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Ulama
Ini Tanggapan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Soal UAS
2019-08-21 01:06:12

Ilustrasi. Ustadz Abdul Somad.(Foto: istimewa)
Oleh: KH. Fathurrahman Kamal, Lc., M.Si

PADA 1969, tokoh Muhammadiyah KH Ahmad Azhar Basyir, MA (yang kemudian menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah 1990-1995) menyampaikan kuliah tentang Muhammadiyah di Akademi Kateketik Katolik Yogyakarta. Secara tulus Kyai Azhar Basyir menyampaikan ucapan terima kasih, bahkan merasa mendapat kehormatan dengan undangan dari Institusi Katolik tersebut. Ketika itu, Kyai Azhar Basyir menyampaikan ceramah dengan judul: "Mengapa Muhammadijah berjuang menegakkan tauhid jang murni?"

Kata Sang Kyai, "Karena Muhammadiyah yakin benar-benar, dan ini adalah keyakinan seluruh umat Islam, bahwa tauhid yang murni adalah ajaran Allah sendiri. Segala ajaran yang bertendensi menanamkan kepercayaan "Tuhan berbilang" bertentangan dengan ajaran Allah. Dan oleh karena keyakinan "Tuhan berbilang" itu menyinggung keesaan Tuhan yang mutlak, maka keyakinan "Tuhan berbilang" itu benar-benar dimurkai Allah. Tauhid murni mengajarkan keesaan Tuhan secara mutlak. Kepercayaan bahwa sesuatu atau seseorang selain Allah mempunyai sifat ke-Tuhanan, disebut "syirik". Syirik adalah perbuatan dosa terbesar yang tidak diampuni Allah."

Apakah lantas Kiai Azhar Basyir dianggap menista ajaran Katolik? Tentu tidak, sebab pidato tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks; baik konteks peristiwa atau lingkungan di mana beliau diminta untuk memberi kuliah tentang Muhammadiyah, konteks internal pembicara yang tak dapat dipisahkan dari suasana batin maupun keyakinan agamanya (tauhid murni). Sebab beliau tak hendak tampil dengan wajah ganda. Beliau menerangkan tauhid yang autentik, dan tak bermaksud menista keyakinan saudara-saudara kita yang beragama Katolik.

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar sejak berdiri tahun 1912. Bahkan salah satu faktor penting pendorong lahirnya Muhammadiyah adalah melawan penetrasi misi zending Kristiani dengan mendirikan amal usaha sekolah, rumah sakit dan panti asuhan untuk menolong kaum dhuafa yang menjadi target sasaran pemurtadan (Membendung Arus: Alwi Shihab, 2016). Sehingga banyak lahir dai ulama pakar kristologi di lingkungan Muhammadiyah seperti KH. Bahaudin Mudhari dan KH. Abdullah Wasian. Dakwah tabligh memurnikan tauhid ini telah dikenal luas baik di internal umat Islam maupun eksternal antar umat beragama di Indonesia. Tidak pernah terbayang dan terjadi dakwah ala Muhammadiyah tersebut dianggap sebagai penistaan terhadap agama di luar Islam.

Muhammadiyah itu mencerahkan, tapi juga meneguhkan. Ciri khas berislam ala Muhammadiyah adalah ideologi Tajdid. Tajdid itu keserasian antara tsawabit(purifikasi) dan mutghayyirat (dinamisasi). Akidah itu masuk pada domain tsawabit. peneguhan yang secara internal umat dan warga harus diproteksi, tentu dengan adab dan etika pada umumnya.

Kita pun sangat memahami sikap teologis umat non islam terhadap persoalan teologis internal umat islam. Peneguhan-peneguhan yg dilakukan di internal umat tidak dapat dimaknai sebagai penistaan ajaran agama lain, sebagaimana para pastur/pendeta meneguhkan iman jamaatnya dengan tidak membenarkan, atau mungkin memperolok-olok, teologi agama selain agama mereka sendiri. Maka di ranah inilah berlaku tasamuh (toleransi), saling memahami dan empati. Tak perlu baper. Demikian pula halnya konten ceramah Ustadz Abdul Somad, jangan dimaknai berlebihan karena itu dilakukan dalam ranah terbatas internal ummat, bukan disampaikan secara terbuka di tempat publik. Lihatlah peristiwa KH. Ahmad Azhar Basyir, baik Muslim dan Katolik harus sama-sama dewasa.

Hanya dengan kedewasaan dan kearifan umat beragama, kita dapat terus merajut dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Para warga net dari kalangan agama apapun hendaknya bijak mencerna, menyaring dan berhati-hati menyatakan sesuatu ke ranah publik yang tidak seharusnya dan tidak pada tempatnya untuk dibawa ke ranah hukum. Jika tidak, maka ini hanya akan menyiram api ke atas rumput kering yang mudah terbakar.

Kami meminta dengan tegas agar pemerintah dan aparat hukum dapat menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan bijak agar potensi konflik umat beragama dapat diredam. Semoga Allah swt memberkati kita semua.

Penulis adalah Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.(ms/republika/bh/sya)



 
Berita Terkait Ulama
 
PKS: Pembatalan Kuliah Umum Ustadz Abdul Somad Tunjukkan UGM Tak Siap Berbeda
 
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
 
Please, Jangan Bermain-main dengan Isu Ustadz Abdul Somad
 
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
 
Ini Tanggapan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Soal UAS
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
UMS Jadi Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia Tahun 2019 Versi 4icu
DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
Kapolda Wahyu Widada Silahturahmi di Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
Capaian Kinerja 60 Hari Jaksa Agung dan Rakernas Kejaksaan
Yang Diharapkan Dari Platform Indonesiana
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]