Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jaksa
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
2021-10-26 20:04:13

Praktisi Hukum, Pengamatan dan juga Akademisi dari Universitas Assyafiiyah, Masardi Pasaribu.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Praktisi hukum yang juga Pengamat Kejaksaan, Masriadi Pasaribu mengisaratkan kekecewaan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin terkait adanya oknum jaksa yang tertangkap menyalahgunakan kewenangannya di salah satu Kejaksaan Negeri di Jawa Timur.

Pasalnya, oknum Jaksa tersebut dinilai telah mencoreng wajah Kejaksaan dikala Korps Adhyaksa lagu berupaya berbenah diri membangun integritas.

Menurut Praktisi hukum Masriadi Pasaribu, wajar saja Burhanuddin kecewa. Sebab sejauh ini Jaksa Agung sudah banyak menindak jaksa nakal, antara lain dengan mencopot puluhan Kajati dan Kajari, namun masih saja terulang.

"Terlebih, saat ini publik menangkap ada disparitas kinerja antara Kejagung dengan kejaksaan di daerah. Gebrakan Kejagung terbilang luar biasa, tapi oknum di daerah banyak dilaporkan jual beli perkara," kata Masriadi yang juga akademisi Universitas Assyafiiyah dalam siaran persnya, di Jakarta, pada Selasa (26/10).

Menurut Putra Batak bermarga Pasaribu ini, keberanian Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi besar di satu sisi telah membangkitkan harapan masyarakat anti korupsi di daerah.

Namun di sisi lain, karena harapan itu tak sepenuhnya berbanding lurus dengan kinerja kejaksaan di daerah, maka Kejagung seolah jadi satu-satunya tumpuan masyarakat.

"Makanya banyak yang melapor oknum jaksa ke Kejagung, ke JAMWAS atau Satgas 53. Ini tak dapat dihindari," terangnya.

Karena itu, ia meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian di daerah. Sejumlah oknum jaksa yang sudah dilaporkan, sambungnya, harus segera diproses secara transparan dan akuntabel.

"Yang tak kalah penting adalah pengawasan itu harus beorientasi pada peningkatan produktivitas kerja kejaksaan di daerah," tandasnya.

Ia lantas mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang menargetkan Kejati dan Kejari agar menuntaskan setidaknya dua perkara korupsi dalam setahun. Akan tetapi, hematnya, target itu terlalu kecil dan tidak akan efektif bila tidak disertai mekanisme evaluasi yang memadai.

"Sudah rahasia umum, praktik korupsi itu ada di mana-mana. Tinggal penegakannya saja yang dioptimalkan," ungkapnya.

Ia memahami bahwa kejaksaan harus profesional dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, itu bukanlah alasan untuk mengendapkan kasus korupsi apalagi mempermainkannya.

"Perlu target kinerja yang cukup disertai pengawasan ketat atas penanganan perkara," pungkasnya.(bh/ams)


 
Berita Terkait Jaksa
 
RUU Kejaksaan Sebagai Upaya Mantapkan Peran dan Kedudukan Kejaksaan
 
Kajati DKI Jakarta Melakukan Kunker dan Waskat ke Kajari Jakpus
 
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
 
Rakernas Kejaksaan 2020: Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional
 
Ini Tanggapan Kejaksaan Agung Terkait Postingan Pengacara, Jamuan Makan Siang di Kejari Jakarta Selatan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hormati Keputusan MK, Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja
Pemerintah Batasi Masuknya WNA, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat untuk Tanggulangi Varian Baru
Letusan Senjata Anggota Ditlantas Polda Metro Akibatkan Satu Orang Tewas, Ini Respons Kompolnas
Sindikat Narkotika di Rawa Kalong, Gunung Sindur Bogor Dituntut Hukuman Mati
Dua Pakar Hukum Angkat Bicara Soal Proses Persidangan Kasus ASABRI
Penembakan di Tol Bintaro Terungkap, Polisi: Pelaku Ipda OS Anggota PJR Polda Metro
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi
Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba
Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos
Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI
Operasi Zebra Jaya 2021 Kedepankan Edukasi Pelanggar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]