Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu 2014
Ini Pernyataan Resmi Megawati atas Pemberitaan TVOne
Friday 04 Jul 2014 03:39:55

Ilustrasi. Ketua Umum Pertai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara untuk menanggapi kampanye hitam yang menderang calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ada lima hal yang disampaikan Megawati salah satunya ialah menyesalkan berita di TV One yang meresahkan masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ia berharap pemuatan berita yang mengabaikan kaidah dan etika jurnalistik itu tidak boleh lagi terjadi.

Berikut adalah siaran pers berjudul 'Tanggapan atas Kampanye Hitam yang Ditujukan kepada Ir. Joko Widodo dan Drs. Jusuf Kalla' yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (3/7). (*)

Bahwa kehidupan demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah-mufakat dan gotong royong.

Bahwa PDI Perjuangan terus menerus memperjuangkan kehidupan demokrasi guna menempatkan rakyat sebagai sumber inspirasi dan dasar perjuangan.

Bahwa PDI Perjuangan selalu meletakkan ketaatan pada hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

Bahwa berkaitan dengan berbagai bentuk kampanye hitam yang ditujukan kepada Ir. Joko Widodo, bersama ini disampaikan hal-hal sbb:
1. Mengajak kepada seluruh komponen bangsa, khususnya seluruh elit politik, untuk bersama-sama mewujudkan demokrasi yang berkeadaban. Lebih-lebih di bulan Puasa ini, janganlah nodai Ibadah Puasa dengan berbagai bentuk kampanye hitam.

2. Menyesalkan berita di TV One, yang meresahkan masyarakat Indonesia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pemuatan berita yang mengabaikan kaidah dan etika jurnalistik, serta secara sepihak menyerang Bapak Joko Widodo seharusnya tidak boleh terjadi.

3. Meminta kepada aparat keamanan, khususnya POLRI untuk tidak pandang bulu menegakkan hukum dan menindak berbagai bentuk tindakan provokasi dan fitnah yang meresahkan ketentraman masyarakat.

4. Mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para budayawan, para guru, dan masyarakat sipil yang ingin memperjuangkan pemilu jurdil untuk benar-benar berdiri di depan memperjuangkan pemilu yang lebih demokratis, aman dan damai.

5. Menegaskan bahwa konstelasi global pasca perang dingin sudah berubah. Eropa sendiri sudah bersatu menjadi Uni Eropa. Bahkan RRT pun telah ikut dalam percaturan dunia. Indonesia harus menatap ke depan dengan Pancasila sebagai dasar dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah terhadap berbagai pemberitaan sepihak, yang menuduh Bapak Jokowi terkait komunisme, merupakan tuduhan yang sangat tidak berperikemanusiaan.

Atas dasar hal tersebut, maka kepada seluruh anggota, kader, simpatisan PDI Perjuangan saya instruksikan untuk taat sepenuhnya pada hukum.

Kita jaga seluruh martabat kita, dan kita mengedepankan penegakan hukum dengan melakukan langkah-langkah kongkrit yang baik dan proporsional melalui aparat Kepolisian RI, Kejaksaan, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. Kepada seluruh insan pers kami mengajak bekerjasama sebaik-baiknya agar pers benar-benar bersikap adil dan menyuarakan kebenaran kepada rakyat.

Terima kasih.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri.(Nav/mtv/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]