Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilpres
Ini Kata Pemuda Bravo 5 Soal Ucapan Jokowi tentang Model 'Propaganda Ala Rusia'
2019-02-08 13:37:08

Ketum Pemuda Bravo 5 Ali Fanser Masambessy didampingi Kepala Departemen Hukum dan Advokasi, Ahmad Zazali saat dijumpai media di Bareskrim Polri Jakarta.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pemuda Bravo 5 Ali Fanser Masambessy mengatakan, ucapan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) soal 'Propaganda Ala Rusia' yang diduga digunakan oleh kubu lawan politiknya adalah benar dan bukan hoax.

Hal itu dilontarkan Ali Fanser kepada media saat menyambangi di kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Kamis (7/2).

Menurut Ali, ucapan Presiden Jokowi soal propaganda ala Rusia itu merupakan sebuah indikasi yang berdasarkan pada fakta dan analisa.

"Apa yang disampaikan oleh pak Jokowi itu sah-sah saja, namanya kan kampanye. Jadi kalau ini dianggap hoax ya tidak benar," kata Ali.

Sebagai relawan Jokowi sejak 2014, Ali menuturkan, alasan ucapan Jokowi tersebut selain berdasarkan fakta juga lantaran disebabkan maraknya berita-berita hoax yang beredar dan dilontarkan oleh kubu sebelah.

"Pada intinya yang dilaporkan oleh pihak sebelah itu adalah hoax semua, dan itu kan berita yang mereka bikin sendiri, sehingga kami meminta kepada Bareskrim untuk memeriksa pihak-pihak sebelah yang sering membuat berita-berita hoax, itu yang penting," lugasnya.

"Negara kita kan sudah maju apalagi generasi muda menginginkan Indonesia tetap terjaga keutuhannya, kebhinekaannya," tambahnya.

Ditempat sama, Kepala Departemen Hukum dan Advokasi Pemuda Bravo 5, Ahmad Zazali mengungkapkan, model 'Propaganda ala Rusia' yang dimainkan dan dilakukan dalam kampanye pemilu di beberapa negara mempunyai pola-pola dan kemiripan dengan apa yang dilakukan peserta pemilu atau paslon untuk menghadapi pemilu presiden (pilpres) 2019 di Indonesia.

"Kalau kita lihat indikasinya yang dimainkan memang ada kemiripan-kemiripan yang sangat, karena kita kan ada tim analisis juga, jadi bisa membandingkan kejadian kejadian di Amerika, termasuk Filipina, polanya yang dimainkan itu sepertinya kok mirip ya. Dan menurut saya nga mungkin ya seorang Presiden mengucapkan tanpa sebuah analis dan masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan. Saya pikir itu hal yang konyol lah," paparnya.

"Saya yakin apa yang dilakukan oleh presiden itu pasti ada dasarnya. Barangkali kapan waktunya dibuka, ya kita tinggal tunggu waktunya. Kalau mau buka-bukaan secara jelas," sambung Zazali.

Menanggapi pertanyaan media terkait alasan dan tujuan lawan politik paslon 01 menggunakan konsultan asing dan diduga melakukan 'Propaganda ala Rusia', Ahmad Zazali menyayangkan model strategi politik seperti itu karena cara tersebut seakan lebih kepada kebohongan publik yang disampaikan kepada masyarakat.

"Jadi mereka memakai strategi dengan cara logika berpikir kita dicoba dibolak-balik sehingga publik tidak bisa membedakan lagi mana fakta mana sesuatu data yang tidak benar," tandasnya.

Dari pantauan pewarta Berita HUKUM di lokasi yang sama, tampak sebuah kelompok mengatasnamakan Masyarakat Independen Anti Hoaks dan Berita Bohong melaporkan capres 01 Joko Widodo (Jokowi) terkait ucapannya yang menyinggung soal 'Propaganda Ala Rusia' ke Bareskrim Polri.

Diketahui, ucapan capres 01 Jokowi itu disampaikan saat berpidato di Surabaya pada tanggal 2 Februari 2019 dan di Solo tanggal 3 Februari 2019 lalu.

Adapun alasan kelompok tersebut melaporkan hal itu karena ucapan capres 01 Jokowi telah memberikan dampak keresahan di masyarakat. Akibatnya bisa menimbulkan berbagai opini-opini publik yang tidak baik.

Berdasarkan keterangan pimpinan kelompok tersebut, pelaporannya belum diterima lantaran staf ahli kepolisian sedang tidak berada ditempat. Mereka juga mengatakan akan datang kembali ke Bareskrim Polri. Namun tanpa menyebut hari dan tanggal kapan kunjungan lanjutan itu.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]