Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Jepang
Inflasi Jepang Tertinggi Sejak 23 Tahun
Saturday 31 May 2014 22:26:07

Penurunan pengeluaran konsumen tidak akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi Jepang.(Foto: Istimewa)
JEPANG, Berita HUKUM - Kenaikan pajak jual-beli menyebabkan harga konsumen di Jepang pada bulan April membumbung pesat selama 23 tahun terakhir. Harga meninggi 3,2% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, melewati perkiraan analis yang memprediksi kenaikan hanya sebesar 3,1%.

Pemerintah menaikkan pajak jual beli dari 5% menjadi 8% pada 1 April 2014.

Selama dua dekade terakhir Jepang berjuang melawan deflasi dan penurunan harga.

Para pembuat kebijakan menyatakan menghentikan siklus tersebut adalah kunci untuk memulihkan kondisi ekonomi Jepang.

‘Mulai bangkit’

Pemerintah Jepang menempuh berbagai proses beberapa bulan terakhir untuk menanggulangi tren ini dan menargetkan angka inflasi sebesar 2%.

Harga konsumen berangsur-angsur membaik selama 11 bulan terakhir.

Data yang dirilis pada Jumat (30/5) menunjukkan pengeluaran rumah tangga turun 4,6% pada April dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka tersebut menyusul penurunan 4,4% pada industri ritel pada bulan yang sama.

“Walaupun pengeluaran konsumen menurun, hal ini tidak mempengaruhi proses pemulihan yang sedang berlangsung,” papar Martin Schulz dari institut riset Fujitsu kepada BBC.(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait Jepang
 
• Resesi Semakin Dalam, Jepang Dihantam Kontraksi Ekonomi Terburuk Sejak 1980
 
• Trump Kunjungi Jepang, Bertemu Kaisar Naruhito dan PM Shinzo Abe: Apa Isu Penting yang Dibahas?
 
• Banjir dan Longsor Menghantam Jepang, Korban Meninggal Capai 100 Orang
 
• Jepang Utus Kapal Perang Terbesar untuk Kawal Kapal Logistik AS
 
• PM Jepang Kunjungi Pearl Harbor Sampaikan Duka Cita
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]