Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Palestina
Indonesia Harus Sambut Kemenangan Resolusi PBB
2017-12-24 06:17:22

Wakil Ketua DPR Korkesra, Fahri Hamzah.(Foto: Arief/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut positif 128 negara yang telah menolak proposalnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terkait keputusannya yang menyatakan bahwa Yerusamel sebagai Ibokota Israel.

"Indonesia harus menyambut kemenangan resolusi PBB tersebut," ungkap Fahri, Jumat (22/12), menanggapi hasil sidang darurat Majelis Umum PBB terkait keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Dikatakan Fahri bahwa penolakan ini adalah momentum untuk menkonsolidasikan blok baru di dalam dunia, yang lebih adil serta mengembalikan kesadaran dunia ini tentang ketidakadilan global yang terus menerus dipelihara terhadap masyarakat Palestina.

"Di tingkat itu, Indonesia sebetulnya kalau berani harus mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan pada komposisi pemain-pemain global termasuk dalam Dewan Keamanan PBB," ungkapnya.

Apalagi, lanjut politisi dari PKS itu, tidak ada halangan sama sekali bagi Indonesia untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Karena Indonesia mewakili kelompok yang belum terwakili di dewan keamanan tersebut.

"Negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB itu, tidak ada yang berlatar Islam. Sementara Indonesia, Turki, dan Saudi, harusnya mengambil inisiatif untuk masuk supaya tatanan dunia ini bisa lebih adil. Terutama karena ada ketidakadilan global kepada umat Islam," tambah Fahri lagi.

Sebab, menurut Pimpinan DPR Korkesra ini, ketidakadilan kepada Palestina dan Al Aqsa, tidak bisa dianggap sebagai murni persoalan kebangsaan, tapi juga ada soal agama. Kenapa? Karena di dalam Palestina itu ada warisan agama yang dirampas secara sepihak, teraniaya terus menerus.

"Jadi Indonesia harus lebih berani, harus punya proposal lebih konkrit. Kenapa kalau dulu Soekarno (Presiden RI pertama), berani dengan lantang menantang dunia? Sementara kita sekarang tidak berani? Bukan kah sekarang juga yang berkuasa adalah orang yang mengaku dekat dengan ide dan cita-cita Bung Karno. Harus berani," tegas Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Majelis Umum PBB menggelar sidang darurat terkait keputusan Presiden AS, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 128 negara menolak keputusan AS terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sementara itu, 9 negara setuju dan 35 lainnya memilih abstain.

Sebelumnya, resolusi penolakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah diveto oleh AS dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara Senin lalu, dimana skor saat itu 1 melawan 14. AS tidak dapat memveto resolusi majelis umum.(skr,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Palestina
DPR dan Pemerintah Indonesia Solid Dukung Kemerdekaan Palestina
Amerika Tutup Perwakilan Palestina dan Ancam Mahkamah Internasional ICC
Indonesia Mendukung Resolusi Perlindungan Warga Sipil Palestina
Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia Harus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Palestina dan Aktivis Kemanusian Kecewa Atas Perjalanan Yahya Staquf ke Israel
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]