Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Asean
Indonesia Berhasil Selama Pimpin ASEAN
Friday 18 Nov 2011 23:10:28

Spanduk ramaikan pelaksanaan rangkaian KTT ASEAN (Foto: Ist)
NUSA DUA (BeritaHUKUM.com) – Pertemuan pimpinan negara-negara se-Asia Tenggara (ASEAN) dengan Amerika Serikat (AS), berjalan cukup baik. Sejumlah masalah peningkatan kerja sama mengalir lancar yang menuju kepada keputusan bersama yang mengutungkan kedua belah pihak.

“Pertemuan kepala-kepala negara anggota ASEAN dengan AS cukup baik. Ini yang ketiga kalinya ASEAN-AS mengadakan pertemuan. Kerja sama ASEAN-Amerika akan dikaji ulang, agar lebih ditingkatkan kerja sama hubungan yang lebih baik,” kata Menlu Marty Natalegawa kepada wartawan di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (18/11) malam.

Menurut dia, para kepala negara dan pemerintahan ASEAN berdiskusi dengan Presiden Barrack Obama terkait peningkatan kerja sama ASEAN menjadi tingkat yang lebih strategis, termasuk lewat pembentukan ASEAN-US Eminent Persons Group. “Ini salah satu yang dimaksud peningkatan hubungan kerja sama itu,” imbuh Marty.

Sementara itu, juru bicara Kepresiden Bidang Urusan Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan, Presiden Obama memuji kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Indonesia dianggapnya berhasil memimpin dan membahas isu-isu strategis yang akhirnya keputusan bersama. "Presiden Obama memuji Indonesia yang berhasil memimpin ASEAN,” jelas dia.

Namun, kata dia, dalam pertemuan bilateral antara Indonesia-AS, Presiden Obama sempat menanyakan kondisi Papua kepada Presiden SBY. Dalam kesempatan itu, SBY menyatakan bahwa posisi Indonesia tentang Papua sangat jelas dan telah menerapkan kebijakan yang terukur.

"Soal Papua, pemerintah telah menerapkan kebijakan dengan pengertian pendekatan kesejahteraan. Pemerintah juga menekankan tidak ada imunitas bagi mereka yang melanggar HAM di Papua," imbuh Faizasyah.

Kesenjangan Ekonomi
Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Pusat ASEAN-Cina, Ma Mingqiang mengatakan, pemerintah Cina bertekad untuk membantu mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi antarnegara ASEAN. Pihaknya telah menyiapkan beberapa program untuk membantu pengurangan kesenjangan pembangunan ekonomi antarnegara ASEAN, seperti mempromosikan negara bersangkutan kepada investor dan pebisnis China.

"Kami sangat bangga bisa memberikan peran berarti untuk membantu pengurangan kesenjangan pembangunan ekonomi antarnegara ASEAN, seperti kami telah melakukan promosi dan mengampanyekan potensi ekonomi beberapa negara seperti Laos dan Kamboja kepada para investor China," kata dia.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, Pertemuan Community Council telah menekankan program pengurangan kesenjangan pembangunan ekonomi antarnegara ASEAN. Indonesia dalam kesempatan itu mengusulkan adanya program semacam pemberian kredit untuk rakyat sekaligus pemberdayaan usaha mikro dan menengah.

Usul Indonesia ini, Hatta melanjutkan, baru saja disetujui sebagai salah satu program kerja. Namun, skema konkretnya masih perlu diaktualisasikan ke dalam rencana-rencana kerja yang mantap. Intinya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN.(dbs/gre/sut)


 
Berita Terkait Asean
 
• Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
 
• PKS: Soal Myanmar, Perlu Ada Langkah Konkret Pemimpin ASEAN
 
• Kudeta Militer di Myanmar Coreng Citra Demokrasi ASEAN
 
• Menteri Mahfud MD Sebut 5 Hal Penting Menjaga Keamanan Bersama di ASEAN
 
• Presiden SBY Tawarkan Bantuan Kemanusiaan Ke PM Myanmar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]