Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
India
India Terbelah Setelah Pemimpin Hindu Mengkritik Bunda Teresa
Wednesday 25 Feb 2015 07:04:45

Motivasi Bunda Teresa membantu rakyat miskin India dipertanyakan oleh pemimpin Hindu.(Foto: Istimewa)
INDIA, Berita HUKUM - Keributan besar terjadi di India akibat komentar pemimpin Hindu yang menyatakan bahwa kegiatan amal bunda Teresa memiliki satu tujuan untuk mengubah rakyat miskin India memeluk agama Kristen. Mohan Bhagwat yang merupakan pemimpin organisasi nasionalis Hindu (RSS) dikenal dekat dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

Komentar ini langsung menuai kritik lewat sosial media baik dari kalangan politisi oposisi maupun rakyat biasa. Komentar Mohan tersebut dilontarkan beberapa hari setelah PM Modi bersumpah untuk melindungi kebebasan beragama di India.

Pernyataan Perdana Menteri India itu disebabkan serangkaian serangan terhadap beberapa gereja di Delhi.

Penolong kaum termiskin

Bunda Teresa, yang bekerja selama hampir 50 tahun menolong kaum termiskin di Kalkuta, mendirikan badan misionaris amal yang berujung kepada penghargaan Nobel atas jasanya pada tahun 1979.

India juga menghargai kontribusinya lewat penghargaan Bharat Ratna, penghargaan tertinggi negara India bagi penduduk sipil.

"Kegiatan Bunda Teresa adalah hal yang positif. Tetapi memiliki satu tujuan, untuk mengubah agama orang yang dibantu menjadi Kristen," Bhagwat mengatakan saat berbicara di Rajasthan pada hari Senin.

"Masalahnya bukan tentang pergantian agama, tetapi bagaimana ini dilakukan dengan kedok menolong kaum miskin, dalam konteks ini bantuan yang dilakukan menjadi hilang nilainya," ia menambahkan.

Partai oposisi menuntut permintaan maaf dari Mohan dan mengatakan bahwa mereka akan membahas isu ini di parlemen.

"Tak seharusnya Bunda Teresa dihina seperti ini," kata pemimpin kongres Rajiv Shukla.(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait India
 
• Petir Mematikan di India: Lebih 2.500 Orang Meninggal Akibat Tersambar Setiap Tahun, Mengapa Terjadi?
 
• Kashmir Diisolir, Diblokir: Salat Jumat dan Jelang Idul Adha di Jaga Puluhan Ribu Tentara
 
• India Luncurkan 20 Satelit dalam Satu Misi
 
• India dan Iran Teken Kesepakatan Pelabuhan Bersejarah
 
• India Terbelah Setelah Pemimpin Hindu Mengkritik Bunda Teresa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]