Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pemilu
Inalillahi.., Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Mencapai 272 Orang
2019-04-28 14:24:37

Ilustrasi. Tampak para petugas KPPS di TPS saat melakukan tugasnya di hari pencoblosan Pemilu, Rabu (17/4) lalu.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jumlah petugas petugas KPPS (Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara) yang meninggal dunia selama proses Pemilu 2019 terus bertambah. Data KPU per Sabtu (27/4) pukul 18.00 WIB, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia sudah mencapai 272 orang.

"Data kami, yang wafat mencapai angka 272," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (28/4) ini.

Evi menyadari jumlah korban meninggal dunia terus meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Sebab, banyak petugas KPPS yang menunda pelaporan anggotanya yang meninggal dunia ke KPU RI.
"Semua sedang sibuk menjalankan proses tahapan. Proses situng juga menjadi perhatian semua penyelenggara," ungkap Evi.

Dalam data KPU, petugas KPPS yang meninggal berada di 27 provinsi Indonesia. Sebanyak 83 diantaranya merupakan petugas KPPS di provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, di Jawa Timur sebanyak 39 petugas KPPS meninggal dunia. Setelah itu petugas KPPS yang meninggal dunia berada di Jawa Tengah (32 petugas), Banten (17 petugas), Lampung (10 petugas), DKI Jakarta (9 petugas), Kalimantan Barat (9 petugas).

Temuan petugas KPPS yang meninggal dunia ada di Yogyakarta (8 petugas), Sumatera Selatan (8 petugas), dan Sumatera Utara (8 petugas).

Jumlah petugas KPPS yang meninggal diketahui terus bertambah. Seperti diketahui, pada Jumat (26/4), data KPU mencatat petugas yang meninggal dunia di angka 230 orang. Artinya, dalam sehari terdapat 42 petugas yang gugur karena bertugas untuk Pemilu 2019.

Tidak hanya meninggal dunia, KPU juga mencatat petugas KPPS yang menderita sakit. Catatan KPU, petugas KPPS yang sakit mencapai 1878.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan KPU untuk memberikan santunan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Penetapan ini dikeluarkan Kemenkeu pada Kamis (25/4) kemarin.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan santunan yang diberikan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta per orang. Angka itu sesuai dengan yang diajukan oleh KPU.

"(Santunan) sudah ditetapkan Menteri Keuangan (Sri Mulyani). (Jumlahnya) sesuai dengan yang diusulkan KPU," tutur Askolani kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/4).

Untuk pelaksanaannya, kata Askolani, Kemenkeu memberikan wewenang kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ini artinya, pencairan dana akan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

Sementara, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak kejar tayang dan memperhatikan keselamatan para petugas yang membantu berjalannya proses pemilihan umum 2019.

Pernyataan Sandiaga ini disampaikan terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan bekerja karena mengejar waktu untuk perhitungan suara.

"Saya meyakini bahwa jangan kejar tayang karena kalau misalnya di kejar tayang akhirnya korban terus berjatuhan ini sangat sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia," ujar Sandiaga Uno di Masjid At-Taqwa, Jakarta Selatan, Minggu (28/4).

"Kalau orang disuruh kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam, jam 9 sampai jam 12 malam, kelelahan kan hanya untuk mementingkan tenggat waktu atau deadline ini sangat tidak manusiawi menurut saya," imbuhnya.

Menurut Sandi, peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS ini adalah sebuah bencana yang harus mendapat perhatian khusus dari seluruh elemen bangsa.

"Kalau diteruskan seperti ini korban terus berjatuhan, ini seperti killing field dan jangankan 300 lebih yang saya baca di Jawa Pos kemarin, Yang dilaporkan 326 Kalau tidak salah, tapi ini akan terus berlangsung. proses ini Paling tidak 5-6 hari karena rata-rata baru di angka 50 persen. Secara fundamental ada yang salah. Bukan hanya jujur adil bermartabat, tapi juga sehat," katanya.

Lantas apakah Sandiaga sepakat bahwa perhitungan suara ini harus dihentikan sementara mengingat banyaknya jatuh korban?

"Saya harus koordinasi dengan para tentunya Ikatan Dokter Indonesia sudah menyampaikan kekhawatirannya. Ini proses yang saya harus ada betul-betul penelahaan secara medis. Kenapa terjadinya korban yang yang terus-menerus berjatuhan seperti ini," tandasnya.(dbs/mg10/jpnn/CNNIndonesia/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]