Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Imigrasi
Imigrasi Tunggu Red Notice Untuk Lacak Istri Nazaruddin
Tuesday 16 Aug 2011 18:43:54

Paspor Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar menunggu KPK dan Polri menerbitkan red notice bagi istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Direktorat Jenderal Imigrasi telah siap untuk membantu melacak keberadaan Neneng, bila surat tersebut diserahkan kepada pihaknya.

"Kalau iya, sudah ada red notice, kami pasti akan bergerak lagi. Kalau memang baru keluar red notice-nya, saya akan minta kepada Imigrasi untuk menindaklanjuti. Jika belum ada perintah, kami tak bisa membantu lebih jauh," ujar Patrialis di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Menurutnya, Imigrasi bukan hanya melacak Neneng di Kolombia, melainkan di sejumlah tempat di belahan dunia. "Pokoknya ke mana pun dia pergi, kami akan coba komunikasi dengan seluruh keimigrasian dunia. Siapa pun akan dilacak," tuturnya.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi telah mencegah Neneng ke luar negeri sejak 31 Mei 2011. Neneng meninggalkan Indonesia sebelum pencegahan itu keluar. Imigrasi menemukan Neneng di Kolombia, beberapa hari sebelum Nazaruddin ditangkap polisi Kolombia pada 6 Agustus lalu.

Dalam kesempatan ini, Patrialis juga telah memerintahkan Ditjen Imigrasi untuk melacak 50 buronan koruptor asal Indonesia yang berada di luar negeri. "Kami akan bergerak, kalau memang red notice-nya sudah keluar. Imigrasi harus inisiatif untuk melacak buronan tersebut," kata Patrialis.

Pencarian itu termasuk Neneng Sri Wahyuni (istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kemenaketrans tahun 2008.

Begitu juga Nunun Nurbaeti (istri anggota Fraksi PKS DPR Adang Daradjatun) yang terlibat dalam kasus cek pelawat pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goltoem. "Saya tidak akan menyebut satu per satu, tapi 50 buronan akan dilacak," tandasnya.(mic/bie)


 
Berita Terkait Imigrasi
 
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
 
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
 
Layanan Pembuatan e-Paspor Kini Tersebar di 102 Kantor Imigrasi
 
Timpora Jakarta Utara Tingkatkan Deteksi Dini Keberadaan WNA
 
Sistem Pengawasan Orang Asing oleh Dirjen Imigrasi Belum Maksimal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]