JAKARTA, Berita HUKUM - Penutupan situs-situs yang dinilai radikal oleh pemerintah mendapat dukungan dari berbagai organisasi maupun perorangan. Salah satunya yang mendukung adalah Ikatan Dai Indonesia (IKADI).
Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Prof Dr. KH Ahmad Satori Ismail, MA mengatakan, "Kami prinsipnya setuju pemblokiran terhadap situs-situs radikal jika memang situs-situs itu membawa ajaran sesat dan radikal yang mengarah pada terorisme. Ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melindungi negara dan bangsa dari ancaman radikalisme dan terorisme."
Di era yang sudah maju dimana orang boleh bicara tentang banyak hal. Tentu harus ada aturan-aturan yang jelas. Jika menyesatkan tentu sangat layak untuk dilakukan penertiban atau ditindak, ujar Ahmad saat dihubungi wartawan, Jumat (3/4).
Namun, dia minta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa memberikan definisi radikal. Ini penting agar tidak menimbulkan pro dan kontra di kemudian hari. Dalam hal ini saya yakin Kemenkoinfo dan BNPT sudah melakukan investigasi, koordinasi dan tegas terhadap situs-situs radikal itu. Jika memang membuat keresahan dan tidak sesuai dengan ajaran Al Quran, saya kira perlu diluruskan.
Artinya menebarkan keresahan boleh tentu saja diblokir. Tetapi kalau situs yang menyampaikan ajaran Al Quran dan Al Sunah yang benar sesuai dengan pemahaman islam yang moderat, menurut saya tidak boleh dihambat atau diganggu, paparnya.
Menurutnya, di dalam Islam, yang namanya ucapan sesedikit apapun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. "Oleh karenanya, bagi pengelola situs itu tidak boleh sembarangan menulis kecuali benar sesuai dengan Al Quran dan Al Sunnah. Menulis tidak untuk menghasut. Juga tidak untuk membuat keributan atau kericuhan," ucapnya.(bh/yun) |
