Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
IMM Resmi Terakreditasi Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu oleh Bawaslu
2019-02-20 23:03:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak hanya sebagai penggembira pasif pada perhelatan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) resmi terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu pada Selasa (19/2) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI).

Sertifikat akreditasi diberikan secara langsung oleh Mochamad Afifudin, anggota Bawaslu RI. Imam Alfian, ketua Bidang Hikmah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM mengatakan bahwa, langkah yang dilakukan oleh IMM merupakan upaya mewujudkan inti dari demokrasi di Indonesia.

"Kami berharap Melalui Lembaga Pemantau pemilu ini IMM secara aktif dapat melakukan pengawasan aktivitas politik menjeleng pesta Demokrasi April mendatang yang akhir - akhir ini menurut kami banyak indikasi - indikasi pelanggaran pemilu terjadi," ungkap Alfian.

Terakreditasinya resmi oleh Bawaslu, menjadikan IMM mempunyai beberapa kemudahan dalam melakukan pengawasan. Antara lain bisa menjalin dan mengakses komunikasi dengan Bawaslu yang notabennya adalah lembaga resmi yang mengawasi pemilu di Indonesia. Kemudahan ini diharapakan bisa semakin memperkuat daya kerja IMM dalam pengawasan pemilu mendatang, sehingga potensi kecurangan bisa ditekan bahkan dihilangkan.

Nantinya, lembaga pemantau pemilu IMM ini tersebar keseluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM yang berada di 34 provinsi se-Indonesia. Dengan tanggung jawab di masing-masing DPD dan garis koordinasi terpusat di DPP.(a'n/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]